Dalam putusannya pada Kamis (19/11), ICJ memaparkan bukti-bukti telak mengenai kekejaman yang dilakukan Myanmar terhadap Rohingya, yang sebagian besar beragama Islam, selama operasi penindakan militer di wilayah Rakhine tahun 2017. ICJ menyatakan bahwa pasukan keamanan Myanmar telah melakukan eksekusi massal terhadap ribuan warga sipil Rohingya terutama pria dan anak laki-laki, melakukan "kekerasan seksual secara meluas" terhadap perempuan Rohingya, melakukan "kekerasan ekstrem" terhadap anak-anak, dan membakar atau meratakan ratusan desa dalam apa yang mereka sebut sebagai operasi "pembersihan".

Putusan ICJ ini kemungkinan besar akan dipandang sebagai bentuk keadilan bagi etnis Rohingya yang menjadi korban dalam penindakan militer mematikan tahun 2017 lalu.

Seorang pejabat AS dalam komentar terpisah pada Kamis (19/11) menyampaikan simpati untuk Rohingya. "Kami menyatakan dukungan bagi rakyat Burma (Myanmar-red) dan turut merasakan kekhawatiran mendalam atas pelanggaran hak asasi manusia yang terus berlanjut terhadap Muslim Rohingya dan anggota kelompok minoritas lainnya."

Sementara itu, pemerintah Myanmar memprotes putusan ICJ tersebut, juru bicara kepresidenan, Khaing Khaing Soe, menyebutnya "tidak adil". "Negara kami dituduh secara tidak adil," kata Khaing dalam konferensi pers di Naypyitaw, ibu kota Myanmar, pada Jumat (20/11).