NADIKABAR.COM — Amerika Serikat (AS) menanggapi dengan hati-hati putusan Mahkamah Internasional (ICJ) yang memvonis Myanmar bersalah telah melakukan genosida terhadap etnis minoritas Rohingya. Washington menyatakan sedang mengkaji putusan ICJ tersebut, sembari memperingatkan agar lembaga peradilan itu tidak dipolitisasi.

Respons penuh kehati-hatian diberikan AS meski pada tahun 2022, Washington telah menetapkan bahwa Myanmar melakukan genosida terhadap Rohingya.

Namun baru-baru ini, AS justru menentang kasus lain yang tengah ditangani oleh ICJ, yakni tuduhan dari Afrika Selatan yang menyatakan Israel, sekutu dekat AS, melakukan genosida di Gaza. ICJ merupakan badan peradilan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berkedudukan di Den Haag

"Interpretasi yang tepat terhadap Konvensi Genosida adalah hal yang sangat penting, begitu pula upaya mencegah politisasi terhadap ICJ," kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS dalam tanggapannya, seperti dilansir AFP, Sabtu (21/11/2026).

"Kami sedang mempelajari putusan tersebut untuk menilai implikasinya secara menyeluruh," sebut juru bicara itu, merujuk pada putusan ICJ terkait Myanmar.

Pernyataan AS ini disampaikan saat ICJ memerintahkan agar para pengungsi Rohingya diberikan akses yang aman untuk kembali ke rumah-rumah mereka, dan menetapkan pemberian kompensasi.

Putusan ICJ itu menandai pertama kali dalam sejarah 80 tahun berdirinya pengadilan internasional tersebut, ketika para hakim menetapkan suatu negara telah melakukan genosida. Putusan ini dijatuhkan tujuh tahun setelah kasus tersebut diajukan oleh Gambia, negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, ke ICJ.

Ini juga merupakan kali keempat sejak peristiwa Holocaust Nazi, sebuah pengadilan internasional memutuskan bahwa ambang batas hukum untuk membuktikan terjadinya genosida telah terpenuhi.

Dalam putusannya pada Kamis (19/11), ICJ memaparkan bukti-bukti telak mengenai kekejaman yang dilakukan Myanmar terhadap Rohingya, yang sebagian besar beragama Islam, selama operasi penindakan militer di wilayah Rakhine tahun 2017. ICJ menyatakan bahwa pasukan keamanan Myanmar telah melakukan eksekusi massal terhadap ribuan warga sipil Rohingya terutama pria dan anak laki-laki, melakukan "kekerasan seksual secara meluas" terhadap perempuan Rohingya, melakukan "kekerasan ekstrem" terhadap anak-anak, dan membakar atau meratakan ratusan desa dalam apa yang mereka sebut sebagai operasi "pembersihan".

Putusan ICJ ini kemungkinan besar akan dipandang sebagai bentuk keadilan bagi etnis Rohingya yang menjadi korban dalam penindakan militer mematikan tahun 2017 lalu.

Seorang pejabat AS dalam komentar terpisah pada Kamis (19/11) menyampaikan simpati untuk Rohingya. "Kami menyatakan dukungan bagi rakyat Burma (Myanmar-red) dan turut merasakan kekhawatiran mendalam atas pelanggaran hak asasi manusia yang terus berlanjut terhadap Muslim Rohingya dan anggota kelompok minoritas lainnya."

Sementara itu, pemerintah Myanmar memprotes putusan ICJ tersebut, juru bicara kepresidenan, Khaing Khaing Soe, menyebutnya "tidak adil". "Negara kami dituduh secara tidak adil," kata Khaing dalam konferensi pers di Naypyitaw, ibu kota Myanmar, pada Jumat (20/11).