NADIKABAR.COM — Institute for Essential Services Reform (IESR) meminta pemerintah segera mengambil langkah untuk mengatasi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi secara bergantian di sejumlah daerah.
"Pemerintah tidak cukup hanya menjamin bahwa stok BBM nasional aman, tetapi harus memastikan BBM benar-benar tersedia dan dapat diakses masyarakat di seluruh daerah," kata Chief Executive Officer (CEO) IESR Fabby Tumiwa dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Menurut dia, meski pemerintah menyatakan stok BBM nasional dalam kondisi aman, kelangkaan masih dilaporkan terjadi, terbaru di Bali, setelah sebelumnya melanda Malang, Sintang, Kefamenanu, dan Bone Bolango.
Ia menilai gangguan pasokan yang berulang selama dua bulan terakhir mengindikasikan adanya tekanan serius pada rantai pasok BBM nasional.
Lonjakan harga minyak akibat perang di Timur Tengah turut meningkatkan biaya pengadaan dan distribusi BBM, sementara kondisi arus kas Pertamina menghadapi tekanan yang semakin besar.
"Kelangkaan yang terus berulang menunjukkan perlunya penanganan segera terhadap rantai pasok dan distribusi BBM," ujar Fabby.
IESR mendesak pemerintah mengambil langkah konkret dalam tujuh hari ke depan, mulai dari membentuk koordinasi penanganan krisis BBM, melakukan redistribusi stok ke daerah terdampak, hingga mengaudit pasokan dan distribusi sampai tingkat stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Pemerintah juga perlu memprioritaskan pasokan bagi layanan publik dan kegiatan ekonomi vital, serta memperbaiki komunikasi publik agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas dan dapat dipercaya mengenai kondisi pasokan BBM.
"Kelangkaan BBM yang terjadi berulang bukan sekadar masalah distribusi, tetapi peringatan terhadap ketahanan energi nasional yang membutuhkan tindakan segera," katanya menambahkan.
