IESR mendesak pemerintah mengambil langkah konkret dalam tujuh hari ke depan, mulai dari membentuk koordinasi penanganan krisis BBM, melakukan redistribusi stok ke daerah terdampak, hingga mengaudit pasokan dan distribusi sampai tingkat stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Pemerintah juga perlu memprioritaskan pasokan bagi layanan publik dan kegiatan ekonomi vital, serta memperbaiki komunikasi publik agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas dan dapat dipercaya mengenai kondisi pasokan BBM.
"Kelangkaan BBM yang terjadi berulang bukan sekadar masalah distribusi, tetapi peringatan terhadap ketahanan energi nasional yang membutuhkan tindakan segera," katanya menambahkan.
