NADIKABAR.COM — Lembaga kajian energi Institute for Essential Services Reform (IESR) dalam studinya menyatakan bahwa diperlukan reformasi kebijakan kelistrikan serta percepatan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang kompetitif bagi industri untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi 8 persen.
Dalam studi IESR bersama Indef, SYSTEMIQ dan Energy Transitions Commission tersebut juga menyebutkan elektrifikasi berbasis energi terbarukan seperti PLTS, mampu menekan biaya listrik, menghemat subsidi energi, menciptakan lapangan kerja serta mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar fosil.
Direktur Program Transformasi Sistem Energi IESR, Deon Arinaldo di Jakarta, Selasa, menjelaskan bahwa kecepatan pembangunan menjadi salah satu keunggulan PLTS untuk memenuhi tambahan kebutuhan listrik.
Konstruksi PLTS untuk kebutuhan industri dapat diselesaikan dalam waktu sekitar dua hingga enam bulan, sedangkan PLTS yang terhubung ke jaringan listrik membutuhkan waktu konstruksi sekitar enam bulan hingga dua tahun. Sebagai perbandingan, pembangunan pembangkit listrik tenaga batu bara yang terhubung ke jaringan membutuhkan sekitar empat hingga enam tahun.
Pembangunan serta implementasi pembangkit energi surya yang relatif cepat dibutuhkan, mengingat kebutuhan listrik Indonesia diproyeksikan meningkat signifikan seiring pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi.
Dalam skenario bisnis seperti biasa (business as usual), studi memperkirakan permintaan listrik meningkat dari 440 terawatt-jam (TWh) pada 2025 menjadi 695 TWh pada 2035. Sementara itu, dalam skenario elektrifikasi tinggi, kebutuhan listrik dapat mencapai 855 TWh pada 2035 atau tumbuh sekitar 7 persen per tahun.
