Keempat, menerapkan kebijakan TKDN secara bertahap agar penguatan industri manufaktur nasional berjalan seiring dengan percepatan pembangunan PLTS.
Menurut Abindra Soemali, Manager and Lead for Energy SYSTEMIQ, melalui reformasi kebijakan yang konsisten, biaya pembangkitan PLTS di Indonesia berpotensi turun dari kisaran 5–10 sen dolar AS per kWh menjadi sekitar 3,5–5 sen dolar AS per kWh dalam jangka panjang.
"Penurunan tersebut dapat dicapai melalui peningkatan skala pembangunan, penyederhanaan regulasi, penguatan rantai pasok domestik, serta perbaikan akses pembiayaan dan infrastruktur jaringan,” jelas Abindra.
Sementara itu, Indef memperkirakan skenario elektrifikasi berbiaya rendah dapat menyumbang sekitar 8–10 persen dari tambahan PDB yang dibutuhkan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen. Skenario ini juga berpotensi menghasilkan penghematan subsidi energi sebesar 20 miliar dolar AS selama 2025–2035 serta menciptakan sekitar 48 ribu lapangan kerja tambahan di sektor ketenagalistrikan.
"Selain itu, peningkatan elektrifikasi dan pemanfaatan energi terbarukan dapat mengurangi kebutuhan impor minyak, sehingga turut memperkuat ketahanan energi dan mengurangi tekanan terhadap anggaran negara,” papar Imaduddin Abdullah, Direktur Indef Green Transition Initiative (GTI).
