NADIKABAR.COM — Jakarta (NadiKabar) – Indonesia Financial Group (IFG), holding BUMN di bidang asuransi, penjaminan, dan investasi yang merupakan bagian dari Danantara Indonesia, terus memperkuat penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) dalam mendukung implementasi aksi korporasi dan/atau streamlining di lingkungan ekosistemnya. Salah satu langkah strategis tersebut dilakukan melalui penguatan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan perusahaan guna memastikan akuntabilitas, kepatuhan hukum, serta kesinambungan informasi selama proses transformasi korporasi.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Pengelolaan Arsip dalam Rangka Kesiapan Perusahaan Menghadapi Aksi Korporasi dan/atau Streamlining”, yang dibuka oleh Direktur Sumber Daya Manusia dan Hukum IFG, Rizal Ariansyah, serta menghadirkan Direktur Kearsipan Pusat Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Rio Admiral Parikesit, sebagai narasumber. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Direksi dari lingkungan Grup IFG serta diikuti oleh perwakilan manajemen dan unit kerja yang membidangi fungsi kearsipan dari seluruh Anggota Holding IFG dan sejumlah perusahaan asuransi di luar Grup IFG. Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan tersebut mencerminkan pentingnya sinergi dan kesamaan pemahaman mengenai kebijakan, mekanisme, dan tata kelola arsip dalam menghadapi aksi korporasi.
Direktur Sumber Daya Manusia dan Hukum IFG, Rizal Ariansyah, menegaskan bahwa streamlining tidak hanya berfokus pada penyelarasan struktur dan proses bisnis, tetapi juga harus menjamin penerapan prinsip tata kelola, kepatuhan, dan akuntabilitas. “Proses streamlining yang merupakan arahan Presiden harus dipastikan berjalan dengan tata kelola yang baik, termasuk di dalamnya memastikan pengelolaan arsip dikelola dengan baik dalam semua tahapan streamlining, sehingga keberadaan arsip baik fisik atau digital dapat dikelola untuk kebutuhan audit, aksi korporasi ataupun penegakan hukum jika diperlukan di kemudian hari. IFG sudah bekerja sama dengan ANRI sejak tahun 2023, dan dalam momentum streamlining ini, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada ANRI yang memberikan dukungan kepada IFG dan Anak Perusahaan” ujar Rizal.
Sementara itu, Direktur Kearsipan Pusat ANRI, Rio Admiral Parikesit, mengapresiasi inisiatif IFG dalam memperkuat tata kelola kearsipan sebagai bagian dari kesiapan menghadapi aksi korporasi dan/atau streamlining. Menurutnya, perubahan struktur organisasi dan aksi korporasi tidak boleh mengakibatkan terabaikannya arsip maupun informasi perusahaan. “ANRI menyambut baik langkah IFG dan ekosistemnya dalam memastikan pengelolaan arsip menjadi bagian dari kesiapan transformasi korporasi yang merupakan salah satu inisiatif strategis pemerintah melalui Danantara Indonesia. Saat ini ANRI juga tengah melakukan harmonisasi regulasi untuk semakin memperkuat tata kelola kearsipan dalam menghadapi dinamika perubahan organisasi,” ujar Rio.
Dalam paparannya, Rio menekankan tiga prinsip utama pengelolaan arsip dalam aksi korporasi, yaitu pengamanan arsip pada tiga fase sebelum, selama, dan setelah transaksi; penerapan tiga titik pemeriksaan (checkpoints) untuk memastikan kesiapan arsip pada setiap tahapan tanpa menghambat proses transaksi; serta penetapan satu unit penanggung jawab yang menjamin kesinambungan pengelolaan dan pengamanan arsip selama masa retensi, meskipun terjadi perubahan struktur organisasi. Prinsip tersebut menjadi landasan penting untuk menjaga integritas informasi, kepastian hukum, dan keberlanjutan operasional perusahaan.
Melalui penguatan tata kelola kearsipan yang terintegrasi, IFG berkomitmen memastikan proses aksi korporasi dan/atau streamlining berlangsung secara tertib, transparan, dan akuntabel. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya IFG membangun ekosistem industri asuransi dan penjaminan nasional yang semakin kuat, efisien, berdaya saing, dan berkelanjutan dengan tetap mengedepankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, manajemen risiko, serta perlindungan kepentingan seluruh pemangku kepentingan.
