NADIKABAR.COM — Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia (PP IGTKI-PGRI) Eka Putri Handayani tengah memperjuangkan penerapan wajib belajar 13 tahun dimulai dari taman kanak-kanak (TK).
"Kebijakan tersebut dinilai perlu disertai dengan kejelasan batas usia pendidikan formal dan non formal. Kami juga mengkampanyekan kepada masyarakat sebelum masuk SD jangan lewatkan TK. Mudah-mudahan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) nanti berpihak pada guru TK," ujarnya saat menghadiri peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2026 yang berlangsung di gedung pertemuan Universitas Muria Kudus (UMK), Minggu.
Ia mengungkapkan aspirasi tersebut disampaikan kepada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama jajaran pengurus IGTKI-PGRI Pusat.
Dalam usulan tersebut, kata dia, batas usia anak untuk mengikuti pendidikan TK diharapkan ditetapkan secara jelas, yakni pada rentang usia 4-6 tahun. Dengan demikian, pembagian layanan pendidikan anak usia dini dapat berjalan lebih terarah.
Aspirasi lainnya, imbuh dia, mengenai pengaturan rombongan belajar (rombel) dengan ketentuan 2:15.
"Peserta didik tentunya ada yang lebih aktif, rasa ingin tahunya lebih besar, dan ketika guru dituntut menjaga semuanya yang berkisar 16-17 anak, tentunya kesulitan. Padahal, ketika ada anak yang terjatuh yang disalahkan tentu guru dan orang tua yang tidak menerima bisa menuntut karena kelalaian," ujarnya.
Untuk itulah, kata dia, IGTKI mengusulkan rombel dengan ketentuan 2:15. Sehingga harapannya anak didik tertangani dengan lebih baik dan maksimal.
Ia mengungkapkan aspirasi tersebut mewakili kepentingan nasional, sehingga pelaksanaannya di sekolah bisa saja disesuaikan kebijakan sekolah karena ada pula permasalahan yang dihadapi guru bersertifikasi karena bermasalah dengan jumlah murid belum sesuai ketentuan. Aspirasi lain yang disampaikan, yakni pemerataan inpassing hingga pengangkatan guru TK menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) maupun Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Selain itu, kata dia, IGTKI juga menyampaikan harapannya agar pemerintah memperhatikan penempatan guru yang telah diangkat sebagai PPPK maupun PNS agar dapat tetap bertugas di sekolah asal.
Pada kesempatan tersebut, dia juga mengingatkan para guru untuk bergabung dengan organisasi karena sesuai aturan yang ada, semua guru harus memiliki organisasi sesuai keahliannya.
"Organisasi harus hadir buat anggota. Kalau ada masalah mengadulah ke organisasi. Sampaikan kepada pengurus kecamatan, kabupaten, dan provinsi akan mengakomodir. Dinamika di lapangan akan disampaikan ke pusat untuk menjadi perhatian," ujarnya.
Salah satu permasalahan yang pernah disampaikan, kata dia, terkait gaji guru sertifikasi yang belum cair disampaikan ke pusat.
Melalui berbagai aspirasi yang disampaikan tersebut, dia berharap menjadi perhatian pemerintah dalam merumuskan kebijakan pendidikan, khususnya terkait keberadaan dan peran guru TK di Indonesia.
Peningkatan kesejahteraan, kepastian status kepegawaian, serta kejelasan regulasi pendidikan dinilai menjadi bagian penting dalam mendukung kualitas layanan pendidikan anak usia dini.