NADIKABAR.COM — Pemerintah Kabupaten Demak, Jawa Tengah, memiliki komitmen tinggi dalam menanggulangi potensi bencana alam, salah satunya bencana banjir yang berulang kali mendera wilayah yang diapit sejumlah sungai besar itu.
Sungai-sungai yang melintasi Kota Demak, saat musim penghujan memiliki debit air yang cukup besar dan sebagian besar menjadi kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).
Seiring efisiensi anggaran dari pemerintah, ternyata sepanjang 2026 belum tersedia anggaran yang memadai dari pusat untuk melakukan normalisasi sejumlah sungai yang melintasi Kota Demak.
Terlebih, sejumlah sungai dan saluran air di Demak menghadapi persoalan sedimentasi atau pendangkalan yang berpotensi menghambat aliran air menuju muara. Kondisi tersebut diperparah dengan kapasitas drainase yang belum optimal serta pemanfaatan ruang sungai oleh masyarakat yang berpotensi mengganggu fungsi aliran air.
Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinputaru) Kabupaten Demak Naning Prih Hatiningrum membenarkan bahwa sejumlah sungai besar yang melintasi Kota Demak memang sebagian besar menjadi kewenangan BBWS.
Hanya saja, pemerintah pusat belum juga menganggarkan, sedangkan potensi genangan dan ancaman banjir sewaktu-waktu juga mengintai kawasan perkotaan dan kawasan lain yang selama ini berlangganan banjir.
Kawasan itu, di antaranya Alun-alun Demak dan sekitarnya yang pernah mengalami banjir saat curah hujan tinggi, diperparah dengan luapan saluran yang tidak tertampung secara maksimal di sejumlah saluran yang seharusnya terkoneksi dengan sungai besar.
Hanya saja, permasalahan juga muncul karena aliran sungai besar juga mengalami sedimentasi. Demikian halnya saluran-saluran pendukung juga menghadapi permasalahan serupa.
Meskipun bukan kewenangan daerah untuk menormalisasi, tetapi Pemkab Demak di bawah kepemimpinan Bupati dr Hj Eisti'anah, S.E. dan Wakilnya Muhammad Badruddin, MPd menunjukkan komitmen kepeduliannya untuk mengatasi permasalahan banjir dengan bertindak proaktif.
Pemkab Demak menganggarkan Rp40,5 miliar untuk mendukung normalisasi sungai, rehabilitasi saluran, hingga pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pengendali banjir. Anggaran sebesar itu, berasal dari APBD 2026 murni dan APBD Perubahan 2026.
Langkah tersebut menjadi bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam mengantisipasi ancaman banjir yang kerap melanda sejumlah wilayah, terutama saat memasuki musim hujan.
Pemkab Demak, ungkap Naning, bertindak proaktif dan tidak mungkin hanya menunggu anggaran pemerintah pusat turun. Karena yang merasakan dampaknya juga masyarakat Demak sendiri. Ketika memang belum ada penanganan, maka pemerintah daerah harus melakukan mitigasi sendiri untuk melindungi warga.
Naning menjelaskan, persoalan banjir di Demak tidak hanya berkaitan dengan tingginya curah hujan. Kondisi sungai dan saluran yang mengalami pendangkalan juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kemampuan aliran air dalam menampung dan mengalirkan debit air menuju laut.
Sejumlah saluran pendukung yang seharusnya terkoneksi dengan sungai besar juga menghadapi persoalan serupa. Akibatnya, ketika hujan turun dengan intensitas tinggi, aliran air tidak selalu bisa tertampung secara maksimal, sehingga berpotensi menimbulkan genangan di kawasan permukiman maupun pusat perkotaan.
Salah satu kawasan yang pernah mengalami genangan saat hujan deras adalah Alun-alun Demak dan sekitarnya. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah karena kawasan perkotaan memiliki aktivitas masyarakat yang cukup tinggi.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemkab Demak tidak hanya mengandalkan normalisasi sungai, tetapi juga melakukan pembenahan jaringan drainase di kawasan perkotaan. Penataan drainase di sekitar Alun-alun Demak diharapkan dapat membantu mengendalikan aliran air agar tidak mudah meluap ketika terjadi hujan dengan intensitas tinggi.
Selain itu, pemerintah daerah juga menyediakan tiga unit pompa portabel berukuran kecil di lingkungan Pendopo Demak. Pompa tersebut disiapkan untuk membantu penanganan genangan di sekitar Pendopo maupun kawasan perkotaan.
"Harapannya, ketika terjadi hujan dengan intensitas tinggi, aliran air bisa lebih cepat sampai ke muara. Jadi, kalaupun terjadi genangan, tidak berlangsung terlalu lama karena kita sudah melakukan pembenahan drainase dan normalisasi di sejumlah lokasi," ujar Naning.
Dengan dukungan anggaran Rp40,5 miliar, terdapat sekitar 40 kegiatan penanganan yang dilaksanakan dan tersebar hampir di seluruh kecamatan di Kabupaten Demak.
Pekerjaan tersebut mencakup normalisasi aliran sungai dengan total panjang kurang lebih 92 kilometer. Selain normalisasi, kegiatan juga meliputi rehabilitasi saluran, pembangunan dan pemeliharaan pintu air, pembangunan rumah pompa, serta penyediaan pompa untuk mendukung pengendalian banjir.
Sejumlah lokasi yang menjadi sasaran penanganan di antaranya Sungai Onggorawe dan Sungai Daleman di Kecamatan Sayung. Kemudian normalisasi Sungai Tuntang Lama di Kecamatan Bonang, yang mencakup wilayah Desa Margolinduk, Tridonorejo, dan Gebang.
Penanganan Sungai Tuntang Lama juga dilakukan mulai kawasan Taman Makam Pahlawan hingga Karangmlati, Kecamatan Demak. Lokasi tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam upaya memperlancar aliran air dari kawasan perkotaan menuju hilir.
Menurut Naning, aliran air dari sejumlah kawasan permukiman dan pusat aktivitas masyarakat di perkotaan Demak pada akhirnya akan bermuara ke Sungai Tuntang Lama. Karena itu, pembenahan saluran dan normalisasi sungai di kawasan tersebut diharapkan dapat membantu mengurangi beban aliran air ketika terjadi hujan deras.
Meski demikian, dia mengakui penanganan yang dilakukan belum mencakup seluruh permasalahan. Namun, dengan memperbaiki sejumlah titik yang selama ini menjadi hambatan aliran air, diharapkan air dapat mengalir lebih cepat menuju muara.
"Harapannya aliran air bisa lebih cepat sampai ke muara sehingga genangan yang terjadi di kawasan perkotaan dapat diminimalkan," ujarnya.
Selain itu, Pemkab Demak juga melakukan rehabilitasi Sungai Blorok di Kecamatan Demak dan rehabilitasi Afvour C71 di Kecamatan Karanganyar. Di Kecamatan Bonang, pemerintah daerah turut membangun rumah pompa terpadu sebagai bagian dari penguatan infrastruktur pengendalian banjir.
Perhatian khusus juga diberikan kepada wilayah Kecamatan Karanganyar, terutama Desa Wonorejo dan Kedungbanteng. Kawasan tersebut, selama ini dikenal rentan mengalami genangan, bahkan ketika hujan belum berlangsung terlalu lama.
Kondisi geografis menjadi salah satu penyebab wilayah tersebut mudah tergenang. Misalnya, Desa Kedungbanteng memiliki topografi relatif rendah, sehingga air cenderung berkumpul di kawasan tersebut seperti berada di dalam cekungan.
Karena itu, penanganan Afvour C71 dilakukan melalui kombinasi sejumlah pekerjaan. Tidak hanya normalisasi saluran, tetapi juga rehabilitasi, pemasangan talut, dan pemasangan pintu air.
Kombinasi pekerjaan tersebut diharapkan dapat memperbaiki kapasitas saluran, sekaligus mengatur aliran air agar tidak mudah meluap ke kawasan permukiman.
Sementara itu, normalisasi Sungai Daleman di Kecamatan Bonang diharapkan dapat membantu mengendalikan dampak banjir rob di kawasan pesisir. Dengan ruang sungai yang lebih lega, air rob diharapkan dapat lebih cepat mengalir kembali menuju laut ketika kondisi memungkinkan.
Seluruh kegiatan penanganan sungai dan saluran tersebut ditargetkan selesai sesuai kontrak pada 27 Desember 2026. Meski demikian, Dinputaru Demak berupaya mempercepat penyelesaian pekerjaan dengan memanfaatkan kondisi cuaca yang relatif mendukung, sebelum intensitas hujan meningkat.
Di sisi lain, pemerintah juga mempertimbangkan kebutuhan air untuk sektor pertanian yang saat ini memasuki masa tanam pertama. Dengan demikian, percepatan pekerjaan tetap dilakukan dengan memperhatikan kondisi cuaca dan kebutuhan masyarakat.
Berbagai kegiatan tersebut merupakan ikhtiar pemerintah daerah untuk mengurangi dan mengendalikan risiko banjir. Secara teknis, normalisasi diharapkan dapat memberikan ruang lebih besar bagi sungai untuk menampung dan mengalirkan air.
Namun, keberhasilan penanganan banjir juga membutuhkan dukungan masyarakat, terutama dalam menjaga fungsi sungai dan saluran air.
Masyarakat Demak diharapkan tidak lagi memanfaatkan ruang sungai untuk kepentingan pribadi maupun komersial, terlebih dengan mendirikan bangunan yang dapat mengganggu fungsi aliran air.
Lewat ikhtiar Pemkab Demak melakukan normalisasi dan berbagai penanganan yang dilakukan diharapkan dapat membantu mengurangi risiko banjir di sejumlah kawasan rawan. Meski tidak menjamin seluruh wilayah terbebas dari genangan, normalisasi, rehabilitasi saluran, dan penyediaan pompa diharapkan membuat aliran air lebih lancar serta mempercepat surutnya genangan ketika hujan deras maupun rob terjadi.