Dia menjelaskan masyarakat harus memahami prosedur dalam memperoleh dokumen perizinan keimigrasian yang benar sebelum mengambil keputusan untuk melakukan perjalanan ke luar negeri, seperti berwisata, ibadah haji dan umrah, atau pekerjaan.
“Tidak menutup kemungkinan pelaku TPPO ataupun TPPM masuk ke kampung-kampung untuk menipu masyarakat dengan berbagai modus dan bujuk rayu imbalan gaji,” ujarnya.
Sebelumnya, kata Asrul, pihaknya telah menandatangani kerja sama dengan Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Papua Barat guna mengoptimalkan pengawasan terhadap penyalahgunaan dokumen perjalanan jamaah ke luar negeri.
Menurut dia, pertukaran informasi jamaah calon haji dan umrah merupakan hal penting untuk mendukung pemeriksaan kelengkapan persyaratan serta pengawasan keberangkatan hingga kepulangan jamaah ke Tanah Air, terutama wilayah Papua Barat.
