“Setiap tahun ada ibadah haji, kemudian ada wisata rohani ke luar negeri. Masyarakat harus tahu prosedurnya supaya tidak tertipu oleh oknum tidak bertanggung jawab,” ujarnya.
Berdasarkan data, kata dia, kasus TPPO ataupun TPPM belum ditemukan di wilayah Manokwari hingga saat ini, namun langkah mitigasi perlu dimaksimalkan dengan melibatkan peran seluruh elemen masyarakat dari kota hingga kampung.
Keberhasilan mencegah pelanggaran hukum keimigrasian membutuhkan peran kolaboratif yang melibatkan lintas pemangku kepentingan, seperti pemerintah daerah, aparat TNI-Polri, serta pemerintah tingkat distrik maupun kampung.
“Kita ketahui bersama, banyak anak-anak dari Manokwari yang menempuh pendidikan tinggi di luar negeri. Makanya, kami memperluas sosialisasi dan edukasi,” ucap Asrlu.
