NADIKABAR.COM — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Papua Barat menyasar warga kampung di Kabupaten Manokwari melalui kegiatan edukasi untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan tindak pidana penyelundupan manusia (TPPM).
Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Papua Barat Asrul di Manokwari, Kamis, mengatakan edukasi bertujuan meningkatkan pemahaman warga terhadap risiko dan ancaman kejahatan perdagangan orang maupun penyelundupan manusia.
“Pelayanan imigrasi tidak hanya hadir di pos lintas batas negara dan wilayah perkotaan, tetapi bagaimana literatur keimigrasian itu bisa dipahami masyarakat kampung,” ujarnya.
Menurut dia, pembentukan desa binaan seperti Kampung Desay, Distrik Prafi di Kabupaten Manokwari merupakan upaya konkret memperkuat diseminasi informasi keimigrasian secara akurat, sekaligus meminimalisir berbagai risiko pelanggaran hukum.
Dia menjelaskan masyarakat harus memahami prosedur dalam memperoleh dokumen perizinan keimigrasian yang benar sebelum mengambil keputusan untuk melakukan perjalanan ke luar negeri, seperti berwisata, ibadah haji dan umrah, atau pekerjaan.
“Tidak menutup kemungkinan pelaku TPPO ataupun TPPM masuk ke kampung-kampung untuk menipu masyarakat dengan berbagai modus dan bujuk rayu imbalan gaji,” ujarnya.
Sebelumnya, kata Asrul, pihaknya telah menandatangani kerja sama dengan Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Papua Barat guna mengoptimalkan pengawasan terhadap penyalahgunaan dokumen perjalanan jamaah ke luar negeri.
Menurut dia, pertukaran informasi jamaah calon haji dan umrah merupakan hal penting untuk mendukung pemeriksaan kelengkapan persyaratan serta pengawasan keberangkatan hingga kepulangan jamaah ke Tanah Air, terutama wilayah Papua Barat.
“Setiap tahun ada ibadah haji, kemudian ada wisata rohani ke luar negeri. Masyarakat harus tahu prosedurnya supaya tidak tertipu oleh oknum tidak bertanggung jawab,” ujarnya.
Berdasarkan data, kata dia, kasus TPPO ataupun TPPM belum ditemukan di wilayah Manokwari hingga saat ini, namun langkah mitigasi perlu dimaksimalkan dengan melibatkan peran seluruh elemen masyarakat dari kota hingga kampung.
Keberhasilan mencegah pelanggaran hukum keimigrasian membutuhkan peran kolaboratif yang melibatkan lintas pemangku kepentingan, seperti pemerintah daerah, aparat TNI-Polri, serta pemerintah tingkat distrik maupun kampung.
“Kita ketahui bersama, banyak anak-anak dari Manokwari yang menempuh pendidikan tinggi di luar negeri. Makanya, kami memperluas sosialisasi dan edukasi,” ucap Asrlu.
