Pendekatan tersebut dinilai penting terutama bagi industri yang menjadikan gas bumi sebagai bahan baku utama, salah satunya industri pupuk yang memiliki keterkaitan langsung dengan sektor pertanian dan ketahanan pangan.

Terkait RUU Migas, Heri menyebut regulasi tersebut menjadi momentum untuk mengunci kepastian pasokan gas bagi kebutuhan dalam negeri. Hingga Agustus 2026, RUU Migas telah disetujui sebagai inisiatif DPR dan masuk dalam tahap pembahasan, dengan target pengesahan pada akhir tahun.

Menurut dia, terdapat sejumlah prinsip yang perlu diperkuat dalam regulasi tersebut, terutama pengutamaan kebutuhan domestik, penataan kelembagaan, serta ukuran yang jelas mengenai penerimaan negara dan manfaat bagi daerah penghasil. Sementara itu, detail teknis terkait alokasi, kontrak, harga, dan sanksi dapat diatur secara konsisten melalui aturan turunan.

Ketua Harian Asosiasi Produsen Pupuk Indonesia (APPI) Nugroho Christijanto mengatakan, industri pupuk membutuhkan kepastian gas dalam lima aspek, yakni alokasi, harga, distribusi dan infrastruktur, akses, serta kepastian kebijakan dan kelembagaan.

APPI mendorong agar kepastian alokasi gas untuk industri pupuk diperkuat melalui payung hukum. Penguatan tersebut penting karena gas bumi bagi industri pupuk bukan sekadar sumber energi, melainkan bahan baku yang dikonversi menjadi produk bernilai tambah.