Dengan teknologi yang digunakan saat ini, fungsi gas bumi dalam produksi pupuk belum mudah digantikan. Gangguan pasokan dapat menekan efisiensi pabrik dan meningkatkan biaya produksi yang pada akhirnya berdampak terhadap daya saing pupuk.

Oleh karena itu, APPI melihat pembahasan RUU Migas sebagai momentum untuk memberikan penegasan terhadap pemanfaatan gas bumi bagi industri yang memiliki peran strategis dalam perekonomian, termasuk industri pupuk.

Sementara itu, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendorong kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) yang proindustri serta pemanfaatan gas bumi yang mengutamakan kebutuhan dalam negeri.

Direktur Industri Kimia Hulu Kemenperin Sri Bimo Pratomo mendorong agar sektor industri ditempatkan sebagai prioritas dalam pemanfaatan gas, tanpa membentuk urutan prioritas yang membuat industri berada di posisi terakhir ketika terjadi keterbatasan pasokan.

Kemenperin mencatat dampak positif HGBT terhadap sektor industri sepanjang 2020–2025 mencapai Rp592,89 triliun. Nilai tersebut terdiri atas peningkatan penjualan Rp351,98 triliun, penerimaan pajak Rp38,3 triliun, investasi Rp158,68 triliun, serta penurunan subsidi pupuk Rp43,93 triliun.