NADIKABAR.COM — Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Ahmad Heri Firdaus menilai pembahasan RUU Migas menjadi momentum penting untuk memperkuat kepastian pasokan dan tata kelola gas bumi bagi kebutuhan industri domestik.
“Jadi ini merupakan isu daya saing, bukan lagi isu sekadar energi atau bahan baku, tapi ini sangat berperan vital dalam mempengaruhi daya saing,” ujar Heri dalam diskusi bertajuk Menakar Arah Kebijakan Gas Industri untuk Mendukung Ketahanan dan Kemandirian Manufaktur Nasional di Jakarta, Kamis.
Menurut Heri, Indonesia memiliki sumber daya gas yang cukup besar. Namun, ketersediaan tersebut belum otomatis menjamin terpenuhinya kebutuhan industri karena tantangan utama terletak pada penyaluran gas dari sumber produksi menuju pengguna.
Bahkan, dalam kondisi tertentu, biaya distribusi gas dapat lebih mahal dibandingkan harga gas itu sendiri. Karena itu, kepastian pasokan, harga, kontinuitas, dan kualitas gas menjadi faktor penting dalam menentukan daya saing industri.
Heri menilai kebijakan alokasi gas ke depan tidak cukup hanya mempertimbangkan volume konsumsi suatu sektor. Pemerintah juga perlu memperhatikan fungsi gas sebagai bahan baku, kemampuan substitusi, serta dampaknya terhadap rantai pasok.
Pendekatan tersebut dinilai penting terutama bagi industri yang menjadikan gas bumi sebagai bahan baku utama, salah satunya industri pupuk yang memiliki keterkaitan langsung dengan sektor pertanian dan ketahanan pangan.
Terkait RUU Migas, Heri menyebut regulasi tersebut menjadi momentum untuk mengunci kepastian pasokan gas bagi kebutuhan dalam negeri. Hingga Agustus 2026, RUU Migas telah disetujui sebagai inisiatif DPR dan masuk dalam tahap pembahasan, dengan target pengesahan pada akhir tahun.
Menurut dia, terdapat sejumlah prinsip yang perlu diperkuat dalam regulasi tersebut, terutama pengutamaan kebutuhan domestik, penataan kelembagaan, serta ukuran yang jelas mengenai penerimaan negara dan manfaat bagi daerah penghasil. Sementara itu, detail teknis terkait alokasi, kontrak, harga, dan sanksi dapat diatur secara konsisten melalui aturan turunan.
Ketua Harian Asosiasi Produsen Pupuk Indonesia (APPI) Nugroho Christijanto mengatakan, industri pupuk membutuhkan kepastian gas dalam lima aspek, yakni alokasi, harga, distribusi dan infrastruktur, akses, serta kepastian kebijakan dan kelembagaan.
APPI mendorong agar kepastian alokasi gas untuk industri pupuk diperkuat melalui payung hukum. Penguatan tersebut penting karena gas bumi bagi industri pupuk bukan sekadar sumber energi, melainkan bahan baku yang dikonversi menjadi produk bernilai tambah.
Dengan teknologi yang digunakan saat ini, fungsi gas bumi dalam produksi pupuk belum mudah digantikan. Gangguan pasokan dapat menekan efisiensi pabrik dan meningkatkan biaya produksi yang pada akhirnya berdampak terhadap daya saing pupuk.
Oleh karena itu, APPI melihat pembahasan RUU Migas sebagai momentum untuk memberikan penegasan terhadap pemanfaatan gas bumi bagi industri yang memiliki peran strategis dalam perekonomian, termasuk industri pupuk.
Sementara itu, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendorong kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) yang proindustri serta pemanfaatan gas bumi yang mengutamakan kebutuhan dalam negeri.
Direktur Industri Kimia Hulu Kemenperin Sri Bimo Pratomo mendorong agar sektor industri ditempatkan sebagai prioritas dalam pemanfaatan gas, tanpa membentuk urutan prioritas yang membuat industri berada di posisi terakhir ketika terjadi keterbatasan pasokan.
Kemenperin mencatat dampak positif HGBT terhadap sektor industri sepanjang 2020–2025 mencapai Rp592,89 triliun. Nilai tersebut terdiri atas peningkatan penjualan Rp351,98 triliun, penerimaan pajak Rp38,3 triliun, investasi Rp158,68 triliun, serta penurunan subsidi pupuk Rp43,93 triliun.