NADIKABAR.COM — Pemerintah Indonesia melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengembangkan sistem pelacak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berbasis integrasi data spasial dan perizinan untuk memperkuat pengawasan serta pencegahan kebakaran, khususnya di dalam wilayah konsesi hutan.
Kepala BNPB Kristomei Sianturi mengatakan bahwa sistem tersebut mengintegrasikan data titik panas dan area terbakar dengan informasi perizinan serta penguasaan lahan, seperti Hak Guna Usaha (HGU), Hak Pengelolaan Lahan (HPL), dan konsesi kehutanan maupun perkebunan.
“Ini adalah sistem yang kami kembangkan di BNPB. Kami bisa melihat perkembangan luasan hotspot dan area terbakar setiap hari, sehingga dapat diketahui wilayah mana yang mengalami penurunan maupun peningkatan,” kata dia dalam konferensi pers penanganan karhutla di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jakarta, Senin.
Dia menambahkan bahwa integrasi data spasial dengan informasi perizinan memungkinkan pemerintah mengidentifikasi pihak yang memiliki izin atau mengelola lahan tempat terdeteksinya kebakaran.
