“Apabila terjadi kebakaran di suatu lahan, kami sudah bisa melihat lahan tersebut milik atau berada dalam konsesi perusahaan mana. Data HPL, konsesi, HGU, dan HGB sudah kami lakukan overlay,” ungkapnya.
Kemampuan tersebut, menurut dia menjadi instrumen penting untuk memperkuat pengawasan dan mendukung penelusuran indikasi kebakaran. Namun, hasil identifikasi melalui pemetaan spasial tetap harus ditindaklanjuti dengan verifikasi lapangan bersama kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah terkait.
“Data-data ini nantinya akan kami bagikan kepada kementerian dan lembaga terkait, termasuk kepolisian, Kementerian ATR/BPN, dan Kementerian Kehutanan. Ini menjadi bahan untuk mendukung penegakan hukum dan pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang,” katanya.
