Sementara, proses pemungutan ulang suara hanya bisa dilakukan dua kali jika perolehan suara sama banyak. Nantinya, presiden bisa memilih satu di antaranya.
"Dalam hal pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hasilnya tetap sama, Presiden memilih salah satu di antara calon wakil presiden".
Selanjutnya, MPR akan melantik wakil presiden terpilih dalam sidang paripurna dengan sumpah menurut agama dan keyakinan.
Dengan hitungan waktu tersebut, wakil presiden baru akan ditetapkan paling lambat Januari 2027.
Berikut adalah alur tindakan MPR dalam pengisian kekosongan jabatan wakil presiden yang disusun oleh Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI Taufik Basari.
Tahapan ini disusun dengan merujuk dasar hukum Pasal 8 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945; Pasal 46-49 UU Nomor 17 Tahun 2014; Pasal 134-142 Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR.
