Batas waktu: Paling lama 3 × 24 jam sejak terjadinya kekosongan jabatan.1. MPR menyelenggarakan Rapat Gabungan.2. Rapat Gabungan menentukan jadwal Sidang Paripurna MPR untuk memilih Wakil Presiden pengganti.3. Waktu penyelenggaraan Rapat Paripurna Pemilihan Wakil Presiden paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan.* Pasal 134 Tata Tertib MPR

Batas waktu: Paling lama 3 × 24 jam setelah Rapat Gabungan.1. Pimpinan MPR menyampaikan surat pemberitahuan kepada Presiden mengenai hasil keputusan Rapat Gabungan.2. Surat tersebut dilengkapi dengan jadwal Sidang Paripurna dan persyaratan calon Wakil Presiden.* Pasal 135 Tata Tertib MPR.

Batas waktu: Paling lambat 14 hari sebelum Sidang Paripurna MPR.1. Presiden mengusulkan dua calon Wakil Presiden kepada Pimpinan MPR beserta kelengkapan persyaratannya.2. MPR membentuk Tim Verifikasi melalui Rapat Gabungan paling lama 2 × 24 jam sebelum batas waktu pengajuan calon.* Pasal 136 Tata Tertib MPR.

Batas waktu: Paling lama 7 hari sejak penyerahan kelengkapan persyaratan calon.1. Tim Verifikasi memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen kedua calon.2. Hasil verifikasi dilaporkan dalam Rapat Gabungan.3. Apabila terdapat kekurangan persyaratan, Pimpinan MPR meminta Presiden untuk melengkapinya sesuai batas waktu yang ditentukan.4. Pimpinan MPR menetapkan kedua calon yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pemilihan.* Pasal 137-139 Tata Tertib MPR.

Batas waktu: Paling lama 60 hari sejak terjadinya kekosongan jabatan.1. MPR menyelenggarakan Sidang Paripurna untuk memilih Wakil Presiden.2. Kedua calon menyampaikan pernyataan kesiapan pencalonan.3. Anggota MPR memilih satu dari dua calon yang diusulkan Presiden.4. Calon dengan suara terbanyak ditetapkan sebagai Wakil Presiden terpilih.5. Apabila perolehan suara sama, pemilihan diulang satu kali. Jika hasilnya tetap sama, Presiden memilih salah satu dari kedua calon.* Pasal 140 Tata Tertib MPR.

1. Wakil Presiden terpilih ditetapkan melalui Ketetapan MPR.2. MPR melaksanakan pelantikan Wakil Presiden dalam Sidang Paripurna MPR.* Pasal 141-142 Tata Tertib MPR.