NADIKABAR.COM β Pemerintah, melalui Kementerian Kehutanan menyambut mekanisme safe harbour untuk memberikan kepastian hukum kepada pembeli kredit karbon atau investor internasional dalam pemenuhan permintaan kredit karbon berkualitas tinggi sehingga mendukung ambisi Indonesia menjadi "forest carbon hub" global.
Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan (Kemenhut) Laksmi Wijayanti mengatakan pertumbuhan pasar karbon tidak cukup hanya mengandalkan ketersediaan kredit.
"Pasar juga membutuhkan kepercayaan pembeli, kepastian hukum, serta jaminan bahwa kredit karbon benar-benar mencerminkan penurunan emisi dan tidak greenwashing," ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.
Menurut dia, perusahaan saat ini menghadapi risiko hukum dan reputasi ketika membeli kredit karbon maupun menyampaikan klaim penggunaannya kepada publik.
Ketidakpastian tersebut, lanjut dia dalam peluncuran laporan Unlocking Demand in Voluntary Carbon Markets through Safe Harbour Mechanisms: A Recommendation to Governmentsβ di Paviliun Indonesia pada Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Antalya, Turki, Sabtu (14/11), dapat menghambat investasi, termasuk pada proyek-proyek yang menghasilkan kredit karbon berkualitas tinggi.
Safe harbour merupakan pendekatan perlindungan hukum bagi perusahaan yang menggunakan kredit karbon sesuai persyaratan dan standar yang ditetapkan sehingga perusahaan diharapkan tidak ragu berpartisipasi dalam pasar karbon sukarela.