Laporan tersebut disusun oleh International Emissions Trading Association (IETA) dengan dukungan Coalition to Grow Carbon Markets (CGCM) yang bertujuan memperkuat permintaan kredit karbon di pasar karbon sukarela internasional. Indonesia termasuk salah satu dari 14 Negara yang bergabung dalam CGCM.

Direktur Bina Usaha Pemanfaatan Hutan Kemenhut Ilham menambahkan Indonesia terus memperkuat landasan hukum dan tata kelola perdagangan karbon, termasuk melalui pengembangan pendekatan safe harbour, kontrak yang lebih berstandar internasional dan menjamin social safeguards, serta mekanisme penyelesaian sengketa.

"Penguatan tersebut dapat memperjelas kepastian hukum transaksi sekaligus menjaga agar pengembangan pasar karbon tetap sejalan dengan kebijakan pembangunan ekonomi hijau nasional dan komitmen iklim Indonesia," katanya.

Dia menegaskan, perlindungan hukum yang diberikan melalui mekanisme safe harbour bukan berarti pemberian imunitas dan tetap sesuai dengan koridor kedaulatan Indonesia.

Penerapan mekanisme ini juga meningkatkan kepercayaan pasar Internasional dan sehingga dapat mendukung Indonesia menjadi International Forest Carbon Hub dan menjadi contoh barometer perdagangan karbon sukarela internasional.

Direktur Eksekutif Voluntary Carbon Markets Integrity Initiative (VCMI) Mark Kenber menjelaskan mekanisme safe harbour bukan pengganti regulasi nasional, melainkan pelengkap. Perusahaan tetap harus mematuhi hukum dan peraturan di negara tempat mereka beroperasi.