NADIKABAR.COM — Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Oriental Uruguai menjalin kerja sama bidang kebudayaan.

Kerja sama yang ditandai dengan penandatanganan MoU tersebut mencakup pertukaran dan partisipasi dalam kegiatan budaya yakni pertukaran seniman, praktisi budaya, pakar, dan delegasi.

Selain itu kerja sama antarlembaga kebudayaan, termasuk museum dan lembaga pelestarian manuskrip bersejarah, pengembangan sastra, penerjemahan, dan penerbitan, produksi film dan audiovisual serta peningkatan kapasitas melalui pelatihan, lokakarya, dan program residensi.

"Kerja sama juga meliputi promosi kebudayaan, pertukaran informasi dan konsultasi kebijakan, serta koordinasi mengenai isu kebudayaan di tingkat bilateral, regional, dan internasional," ujar Menteri Kebudayaan Fadli Zon dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

MoU yang ditandatangani oleh Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon itu merupakan perjanjian bilateral yang pertama kali antara Indonesia dan Uruguai untuk menciptakan payung kerangka kerja sama serta penguatan hubungan bilateral dan saling pengertian di bidang kebudayaan, dan berlaku selama lima tahun sejak penandatanganan terakhir dan diperpanjang secara otomatis sesuai ketentuannya.

Dokumen MoU Kebudayaan Indonesia dan Urugai yang terdiri atas tiga versi bahasa yaitu Indonesia, Spanyol, dan Inggris, diberikan kepada Duta Besar Republik Oriental Uruguai untuk Republik Indonesia, Cristina Gonzalez, yang hadir saat proses penandatanganan untuk langsung dibawa ke Montevideo, Uruguai dengan menggunakan kantong diplomatik (diplomatic pouch), untuk kemudian disampaikan dan ditandatangani oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Uruguai, José Carlos Mahía.

Proses penandatanganan MSP Kebudayaan Indonesia dan Uruguai oleh Menbud RI, didampingi oleh Direktur Jenderal Diplomasi, Promosi, dan Kerja Sama Kebudayaan, Endah T.D. Retnoastuti; serta Direktur Kerja Sama Kebudayaan, Mardisontori yang turut dihadiri juga perwakilan Direktorat Amerika II Kementerian Luar Negeri RI.