NADIKABAR.COM — Menteri Luar Negeri Kerajaan Serikat Britania Raya dan Irlandia Utara atau yang dikenal dengan Inggris, Ed Miliband, dijadwalkan mengumumkan sanksi terhadap permukiman Israel di Tepi Barat pada Selasa (8/9), sebagai bagian dari perubahan kebijakan pemerintah Perdana Menteri Andy Burnham terhadap Israel.
Miliband diperkirakan akan menyampaikan apa yang disebut sebagai "reset" hubungan dengan Israel dalam pernyataan di parlemen. Pemerintah Inggris juga mengisyaratkan bahwa barang yang berasal dari permukiman Israel di Tepi Barat dapat dikenai pembatasan perdagangan.
Perubahan kebijakan tersebut dilakukan di tengah meningkatnya kekerasan di Tepi Barat. Permukiman Israel di wilayah Palestina itu telah menjadi lokasi bentrokan dan kekerasan tim redaksi pemukim Israel dan warga Palestina dalam beberapa bulan terakhir.
Perdana Menteri Burnham sebelumnya menyatakan akan mengubah pendekatan pemerintah terhadap konflik setelah mulai menjabat pada Juli. Ia termasuk tokoh senior Partai Buruh yang menyerukan gencatan senjata pada akhir Oktober 2023.
Burnham juga menyampaikan kekhawatiran khusus mengenai permukiman E1, setelah Israel memberikan persetujuan akhir untuk proyek kontroversial di kawasan tersebut.
Rencana Inggris berpotensi memicu kritik dari Amerika Serikat (AS), sekutu terdekat Israel. Burnham membahas Timur Tengah dengan Presiden AS Donald Trump melalui percakapan telepon pada Senin (7/9), menjelang pengumuman tersebut.
Menurut keterangan Kantor Perdana Menteri Inggris di Downing Street, Burnham menegaskan "komitmen Inggris untuk bekerja menuju perdamaian dan keamanan di kawasan" serta pentingnya solusi dua negara. Namun, keterangan itu tidak menyebutkan bagaimana respons Trump terhadap rencana Inggris.
The Times melaporkan pemerintahan Trump akan mengeluarkan pernyataan yang menyerang langkah Inggris tersebut.
