NADIKABAR.COM — Menko Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kumham Impipas), Yusril Ihza Mahendra mengungkap alasan pemerintah tidak memberi izin konser musisi asal Amerika Serikat (AS) Israel Houghton di Jakarta, Indonesia. Pemerintah mengantisipasi konser tersebut dimanfaatkan sebagai kampanye dukungan untuk Israel.

"Tentu pemerintah tidak mempersoalkan agama yang bersangkutan atau nama yang bersangkutan yang ada 'Israel' di depannya. Tapi yang menjadi concern pemerintah adalah kegiatan musik ini ditengarai dimanfaatkan untuk melakukan satu kampanye politik untuk mendukung Israel," kata Yusril dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (5/10/2026).

Yusril mengatakan hal itu tidak sejalan dengan politik luar negeri Indonesia. Yusril menegaskan Indonesia terus mendukung kemerdekaan Palestina.

"Dan kita menganggap hal seperti itu tidak sejalan dengan politik luar negeri kita, dan juga tidak sejalan dengan dukungan kita terhadap perjuangan rakyat Palestina dalam mencapai kemerdekaannya," kata dia.

Yusril juga mendapat temuan bahwa Israel Houghton seringkali memberi dukungan untuk Israel dalam pelaksaan konsernya. Selain itu, kata Yusril, pertimbangan keamanan menjadi salah satu alasan konser tidak diizinkan.

"Ya, jadi memang ditengarai dari beberapa show yang dilakukan di beberapa tempat di luar negeri, di sela-sela pertunjukan musik dan lagu itu, artis tersebut menyampaikan satu statement yang antara lain mengatakan 'I stand with Israel'. Dan ini ucapan yang cukup sensitif ya," kata Yusril.

"Lain daripada itu, persoalan yang paling mendasar adalah pertimbangan masalah keamanan di dalam negeri," imbuhnya.

Yusril menegaskan, pemerintah tidak melarang pertunjukan musik selama tidak bermuatan politik. Yusril kembali menegaskan bahwa tidak diberikannya izin konser Israel Houghton, sebagai antisipasi kampanye terselubung untuk mendukung Israel.

"Kita tidak melarang pertunjukan musik, tidak mempersoalkan agama seseorang. Akan tetapi, jika memang ada motif politik untuk memberikan dukungan seperti itu dan merugikan perjuangan rakyat Palestina, maka hal itu tidak sejalan dengan kebijakan luar negeri kita, dan juga tidak sejalan dengan pikiran, aspirasi dari masyarakat kita sendiri," kata Yusril.

"Walaupun mereka mengatakan bahwa mereka menghormati semua agama, tapi jangan sampai ini dijadikan salah satu wahana untuk memperjuangkan kepentingan politik dan memberikan dukungan politik kepada Israel," imbuhnya.

Yusril menyebut pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk memantau jika ada pengajuan visa dari musisi Israel Houghton. Yusril memastikan tidak akan memberikan visa konser untuk musisi Israel.

"Jadi untuk mengantisipasi semua itu, pertama adalah pertimbangan keamanan dalam negeri, dan yang kedua juga adalah pertimbangan politik luar negeri kita. Maka pemerintah berantisipasi, sekiranya diajukan permohonan untuk melakukan pertunjukan dan kemudian juga memohon visa, maka permohonan izin pertunjukan dan visa itu tidak akan diberikan," jelasnya.