Nasional
HALAMAN 2 DARI 3
Ini ruang lingkup pidana dalam RUU Perampasan Aset yang disetujui DPR
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menjelaskan ruang lingkup tindak pidana dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan T
Redaksi NadiKabar
✓
Redaksi NadiKabar
•
Dipublikasikan: Kamis, 19 November 2026 pukul 11:37 WIB
• ⏱ 2 menit baca
"Tindak pidana perdagangan orang dan terakhir tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan berdampak pada perekonomian masyarakat luas," sambung Habiburokhman.
Ruang lingkup tindak pidana yang diatur itu merupakan hasil dari masukan masyarakat.
Ihwal tindak pidana penipuan yang menggunakan sarana teknologi, Habiburokhman mencontohkan investasi bodong. Menurut dia, korban investasi palsu kerap datang mengadu ke Komisi III DPR karena pemulihan kerugian tidak berjalan maksimal.
Pedoman Media Siber: NadiKabar.com berkomitmen mematuhi Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 dan Pedoman Pemberitaan Media Siber Dewan Pers Indonesia. Apabila ada hak jawab atau koreksi, silakan hubungi redaksi melalui kanal kontak kami.