Nasional
HALAMAN 3 DARI 3
Ini ruang lingkup pidana dalam RUU Perampasan Aset yang disetujui DPR
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menjelaskan ruang lingkup tindak pidana dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan T
Redaksi NadiKabar
✓
Redaksi NadiKabar
•
Dipublikasikan: Kamis, 19 November 2026 pukul 11:37 WIB
• ⏱ 2 menit baca
RUU Perampasan Aset mengedepankan asas keadilan dan pemulihan serta komitmen antipenyalahgunaan. RUU memperkuat protokol pengawasan agar beleid itu tidak disalahgunakan setelah resmi berlaku.
"Kita ada pengawas independen, kita bentuk satu pengawas independen yang ditunjuk oleh presiden dan disetujui oleh DPR. Lalu, ada beban pembuktian yang berimbang dan ada transparansi digital," kata Habiburokhman.
Setelah 18 tahun bergulir di parlemen, rapat paripurna pada Kamis akhirnya menyetujui pengesahan RUU Perampasan Aset.
Pedoman Media Siber: NadiKabar.com berkomitmen mematuhi Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 dan Pedoman Pemberitaan Media Siber Dewan Pers Indonesia. Apabila ada hak jawab atau koreksi, silakan hubungi redaksi melalui kanal kontak kami.