RUU Perampasan Aset mengedepankan asas keadilan dan pemulihan serta komitmen antipenyalahgunaan. RUU memperkuat protokol pengawasan agar beleid itu tidak disalahgunakan setelah resmi berlaku.

"Kita ada pengawas independen, kita bentuk satu pengawas independen yang ditunjuk oleh presiden dan disetujui oleh DPR. Lalu, ada beban pembuktian yang berimbang dan ada transparansi digital," kata Habiburokhman.

Setelah 18 tahun bergulir di parlemen, rapat paripurna pada Kamis akhirnya menyetujui pengesahan RUU Perampasan Aset.