NADIKABAR.COM — Istana menyebut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menyampaikan niat mundur. Selain itu, DPR juga memulai proses pengusulan hak menyatakan pendapat sebagai awal pemakzulan. Lalu, bagaimana tahapan jika Gibran mundur atau dimakzulkan?
Dirangkum NadiKabar, Rabu (11/11/2026), polemik jabatan Wapres Gibran mencuat usai Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak menemukan bukti ijazah setingkat SMA di luar negeri yang digunakan Gibran saat mengurus suket penyetaraan pendidikan untuk mendaftar Cawapres. Meski amar putusannya tidak menerima gugatan, namun isi pertimbangan MK itu memunculkan desakan agar Gibran mundur atau dimakzulkan.
Desakan untuk mundur atau pemakzulan semakin menguat ketika Mahkamah Agung (MA) mengabulkan gugatan warga bernama Subhan yang pada pokoknya menyatakan suket penyetaraan pendidikan Gibran tidak sah dan batal demi hukum. DPR pun langsung memulai proses usulan hak menyatakan pendapat sebagai awal proses pemakzulan.
Berdasarkan UUD 1945, ada perbedaan tahapan jika Gibran mundur atau berhenti sendiri dengan tahapan pemakzulan atau diberhentikan. Berikut tahapannya:
- Selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, MPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk memilih Wakil Presiden baru (Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 dan pasal 46 ayat 1 UU MD3)
- Presiden mengusulkan dua calon Wakil Presiden beserta kelengkapan persyaratan kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum penyelenggaraan sidang paripurna MPR (Pasal 46 ayat 2 UU MD3)
- Dalam sidang paripurna, MPR memilih satu di antara dua calon Wakil Presiden yang diusulkan oleh Presiden (Pasal 46 ayat (3) UU MD3)
- Dua calon Wakil Presiden yang diusulkan Presiden wajib menyampaikan pernyataan kesiapan pencalonan dalam sidang paripurna MPR sebelum dilakukan pemilihan (Pasal 46 ayat (4) UU MD3)
