- Jika laporan pansus yang menyatakan Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wapres diterima, maka DPR menyampaikan keputusan tentang hak menyatakan pendapat tersebut ke Mahkamah Konstitusi (Pasal 214 ayat (3) UU MD3)
- Jika MK memutuskan pendapat DPR tersebut terbukti, maka DPR akan menggelar rapat paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Wapres ke MPR (Pasal 215 ayat (1) UU MD3 dan Pasal 7B ayat (5) UUD 1945)
- MPR menggelar sidang paripurna untuk memutuskan usul DPR tersebut paling lambat 30 hari sejak MPR menerima usulan tersebut (Pasal 37 ayat (1) UU MD3)
- Pimpinan MPR mengundang Wapres untuk menyampaikan penjelasan yang berkaitan dengan usulan pemberhentiannya (pasal 38 ayat (1) UU MD3)
- Jika Wapres tidak hadir, MPR tetap mengambil keputusan terkait usul pemberhentian Wapres (Pasal 38 ayat (2) UU MD3)
- Keputusan MPR terhadap usul pemberhentian Wapres diambil dalam sidang paripurna MPR yang dihadiri paling sedikit 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota yang hadir (Pasal 38 ayat (3) UU MD3)
- Jika usulan pemberhentian disetujui, maka kursi Wapres akan kosong dan berlaku proses pengisian jabatan sebagaimana telah dijelaskan dalam tahapan yang terjadi jika kursi Wapres kosong akibat Gibran mundur.
