Sebai contoh, kata dr Hexawan, SPPG Mangunan hanya mempunyai 2 streamer untuk memasak nasi. Padahal setiap harinya, dapur MBG ini melayani 2.899 penerima manfaat. Sebelumnya, ia juga menyinggung penggunaan air isi ulang.
"Dengan ini akhirnya Dinas Kesehatan melakukan evaluasi SLHS. Karena evaluasi SLHS itu penting. Harusnya sertifikat laik higiene sanitasi ini enggak akan muncul kejadian seperti ini. Kok muncul kejadian seperti ini, berarti ada beberapa hal yang tidak dilakukan sesuai dengan SOP-nya," tegasnya.
Dalam investigasi kasus ini, tambah dr Hexawan, pihaknya juga mendampingi BGN untuk menemukan penyebab keracunan massal. Sampel MBG pada Rabu (2/9) telah dikirim ke Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Surabaya.
"Jadi, permasalahan suspend atau tidak suspend-nya itu hak sepenuhnya pihak BGN. Kita sebagai Dinas Kesehatan, mendampingi, menyelesaikan, mencari persoalannya akar masalahnya di mana," terangnya.
Kasat Reskrim Polres Jombang, AKP Magribi Agung Saputra menjelaskan, dalam kasus keracunan massal ini, pihaknya sebatas mengecek para korban sekaligus menggali keterangan dari mereka.
"Kalau yang lain-lainnya terkait dengan SPPG-nya dan lain-lain kan itu dari BGN. Kalau kita cuma cek korbannya," tandasnya.
