NADIKABAR.COM — Indonesia Police Watch (IPW) mendukung Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto untuk mengusut dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. IPW mendorong Polri terus menjalankan profesionalitas dan transparan dalam mengusut kasus.

"Saya melihat sudah terlihat bahwa kerja kepolisian Jenderal Suyudi melalui Dirsiber Brigjen Pol Suhermanto sudah menunjukkan satu proses penegakan hukum yang profesional, ya. Kita harus mendukung proses penegakan hukum," kata Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso, Selasa (10/11/2026).

Empat orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini, di antaranya mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP), Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi. Tim khusus Polri masih menyelidiki kasus ini.

"Penanganan kasus penyadapan ilegal dengan empat tersangka, ya, salah satunya Pak LSP ini ditangani menurut saya dengan proses yang cepat dan profesional, ya. Penyidik sangat hati-hati dan fokus pada soal penegakan hukum terkait tiga pasal yang dikenakan kepada kepada empat tersangka," ujarnya.

Dia mengatakan penegakan hukum merupakan pilihan paling tepat terkait kasus penyadapan ilegal. Dia meminta semua pihak mendukung penegakan hukum yang sedang dilakukan.

"Menurut saya, ini penting ya soal penegakan hukum supaya polisi tidak terkontaminasi dengan segala analisis, pendapat, kemudian tekanan-tekanan ya yang beredar di luar untuk menggiring kepolisian melakukan tindakan yang bisa misleading, ya," ucap dia.

Sugeng meminta proses penegakan hukum dilakukan secara akuntabilitas dan transparan. Dia meminta penyidik berhati-hati dalam menerapkan pasal, terutama soal dugaan makar.

"Soal pasal makar menurut saya polisi harus hati-hati. Karena menurut pendapat yang saya dengar dari Dr. Khairul Huda, sangat sulit dikenakan pasal makar di sini, ya. Makar itu kan untuk membunuh presiden, ya, atau menggulingkan kekuasaan pemerintahan. Ini persiapan ke arah sana ataupun kondisi-kondisi ke arah sana kan belum terpenuhi. Polisi harus murni penegakan hukum di sini," ungkapnya.

Selain itu, Sugeng mengingatkan penyidik untuk memenuhi hak tersangka. Dia mengajak semua pihak menegakkan prinsip Indonesia sebagai negara hukum dengan cara proses hukum yang profesional, akuntabel, dan transparan.

"Bersamaan dengan itu, saya berharap Penyidik Dir Cyber yaitu Brigjen Suhermanto bisa memberikan hak-hak kepada tersangka untuk secara penuh, ya, mereka bisa memberikan pembelaan diri. Menyediakan advokat, ya, yang diminta oleh tersangka. Kemudian tersangka juga berhak untuk dikunjungi," tuturnya.

Sebelumnya, Polri sudah menetapkan empat orang sebagai tersangka dugaan penyadapan ilegal terhadap Prabowo dan sejumlah tokoh. Selain Sigit, Polri juga menetapkan Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Eko Hadi Santoso sebagai tersangka.

"Sampai saat ini jumlah tersangka dalam perkara ini sebanyak 4 orang. Tiga dilakukan penahanan di Mako Brimob. Untuk tersangka SU belum dapat dilakuka penahanan karena dalam kondisi sakit pasca-stroke," kata Dirtipidsiber Bareskrim Polri Brigjen Suhermanto dalam jumpa pers di Mabes Polri, Kamis (5/11).

Ketiga tersangka ditahan di Mako Brimob Kelapa Dua Depok. Sementara Slamet Uliandi belum ditahan karena masih sakit setelah stroke.

Dugaan penyadapan ilegal terhadap Prabowo itu terjadi sejak 2025. Prabowo kemudian memecat Sigit dari jabatan KSP pada Rabu (4/11).

Sebanyak 13 orang saksi telah dimintai keterangan. Mereka terdiri dari saksi ahli ITE dan pidana hingga sejumlah anggota kepolisian.