NADIKABAR.COM — Majelis Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KEPP) menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Irjen Eko Hadi Santoso. Eko Hadi terbukti melakukan pemufakatan jahat terkait illegal access dan penyadapan.

"Pada hasil putusan pelaksanaan sidang KEPP, didapat suatu wujud perbuatan terhadap terduga pelanggar EHS, yakni terduga pelanggar telah melakukan pemufakatan terkait kegiatan illegal access, berupa melakukan penyadapan dengan menggunakan akses atau alat teknologi milik Polri secara tidak profesional dan tidak prosedural," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026).

Eko Hadi terbukti melanggar sejumlah pasal. Polri juga telah memeriksa sembilan saksi dalam sidang etik tersebut.