"Maka pasal yang dilanggar adalah Pasal 13 ayat (1) PP Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto Pasal 1 ayat (1) huruf b, dan/atau Pasal 5 ayat (1), dan/atau Pasal 8 huruf c, dan/atau Pasal 10 ayat (1) huruf d, dan/atau Pasal 10 ayat (1) huruf f, dan/atau Pasal 11 ayat (1) huruf a, dan/atau Pasal 11 ayat (1) huruf b Perpol Nomor 7 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri," katanya.
Sebagai informasi, Eko Hadi ditetapkan sebagai tersangka kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (3/11). Selain Eko, dua perwira tinggi lainnya juga dijerat status tersangka, yakni eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) dan Irjen Ahrie Sonta (AS).
Dalam perkembangannya, penyidik kemudian menetapkan Irjen Slamet Uliandi (SU) sebagai tersangka baru. Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menyebut bahwa para tersangka terindikasi menyadap Presiden Prabowo.