NADIKABAR.COM — Lebih dari 400 delegasi dari sejumlah negara berkumpul di Bali untuk menghadiri Konferensi Dua Tahunan Perairan Internasional ke-11 Global Environment Facility (11th GEF Biennial International Waters Conference/IWC11) yang berlangsung pada 19–22 Oktober 2026.
Konferensi yang bertema “Shared Waters, Transformative Solutions: Enabling Systems Change” itu mempertemukan perwakilan pemerintah, organisasi internasional, dan mitra pembangunan untuk memperkuat kolaborasi serta mendorong solusi berkelanjutan bagi ekosistem air tawar dan laut yang dimiliki bersama.
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) RI Mohammad Jumhur Hidayat mengatakan isu perairan lintas batas memerlukan aksi kolaboratif dan tidak terfragmentasi.
“Air tidak mengenal batas negara, begitu pula komitmen kita dalam menjaganya. Perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan pencemaran yang bersumber dari daratan, khususnya sampah plastik, mengancam ekosistem perairan di seluruh dunia,” kata Jumhur dalam keterangan tertulis UNDP Indonesia pada Senin.
Menurut Jumhur, krisis perairan saat ini membutuhkan solusi yang sistemik dan transformatif dengan menyatukan kebijakan, inovasi, pembiayaan berkelanjutan, serta tata kelola yang kuat untuk lintas batas negara.
Bagi Indonesia sebagai negara kepulauan, penyelenggaraan IWC11 mencerminkan komitmen nasional untuk melindungi sumber daya air secara terpadu, mulai dari sungai, danau, hingga ekosistem pesisir dan laut yang menopang ketahanan pangan dan mata pencaharian masyarakat.
