Lebih lanjut Dedi menjelaskan pertimbangan utama pelarangan ini memang tidak semata-mata berkaitan dengan risiko gangguan kesehatan, melainkan juga celah kerawanan perangkat rokok elektrik yang dinilai berpotensi disalahgunakan untuk mengonsumsi atau mengedarkan zat narkotika, sehingga dapat merusak kedisiplinan sekaligus keteladanan aparatur.
Oleh karena itu, kata dia, aturan larangan tersebut dipastikan mengikat seluruh elemen pegawai di lingkungan Pemprov Jabar tanpa terkecuali demi memperkuat penerapan kawasan tanpa rokok dan menciptakan ekosistem kerja yang sehat.
"Tujuannya memang untuk melindungi kesehatan pegawai dan masyarakat, mencegah penyalahgunaan narkotika, termasuk juga menegakkan kawasan tanpa rokok dan membangun budaya kerja dan semua status kepegawaian ya tanpa kecuali," tutur Dedi.
Kendati proses penyusunan surat edaran tengah berjalan, BKD bersama Biro Hukum Pemprov Jabar saat ini masih mematangkan sejumlah rincian teknis, terutama menyangkut batas cakupan larangan, apakah hanya berlaku di lingkungan dan selama jam kerja atau mengikat secara keseluruhan di luar kedinasan.
