Pembahasan lintas biro tersebut juga mencakup mekanisme penanganan pelanggaran, pembinaan pegawai, hingga penegakan disiplin yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta status kepegawaian masing-masing.
"Pembahasan dengan Biro Hukum itu apakah hanya berlaku di suasana kerja atau berlaku secara keseluruhan. Itu menjadi bagian dari pertimbangan, termasuk kaitannya dengan peraturan kawasan tanpa rokok," katanya.
Terkait penerapan sanksi, Dedi menerangkan penindakan terhadap pegawai yang melanggar tidak serta-merta langsung berujung pada penjatuhan hukuman disiplin, melainkan akan ditangani secara berjenjang terlebih dahulu melalui masing-masing perangkat daerah.
