NADIKABAR.COM — Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung dan Kota Bandung, menyiapkan serangkaian langkah strategis komprehensif guna mengendalikan persoalan banjir tahunan di kawasan Bandung Raya.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Bandung, Rabu, menerangkan langkah strategis itu mulai dari pembangunan danau retensi di Lanud Sulaiman, normalisasi total sungai pada 2026, hingga sodetan sepanjang satu kilometer pada 2027.
Dedi menegaskan bahwa penanganan banjir kawasan urban tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus berbasis kolaborasi lintas daerah yang menggabungkan perbaikan kapasitas sungai, tata kelola sampah, hingga pembangunan infrastruktur pengendali air.
"Jangan menunggu tahun depan. Nanti banjir lagi," ujar KDM saat memimpin rapat koordinasi penanganan banjir bersama Bupati Bandung Dadang Supriatna dan jajaran teknis Kota Bandung.
Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi Jawa Barat Dikky Achmad Sidik memaparkan bahwa prioritas pengerjaan pada tahun anggaran 2026 difokuskan pada pengerukan dan normalisasi sungai secara menyeluruh dari titik muara dengan standar lebar minimal lima meter.
"Untuk 2026, pertama normalisasi total dari muara, diperdalam. Lebar minimum lima meter semua," kata Dikky.
Selain pengerukan sedimen, Pemprov Jabar akan merestrukturisasi bangunan air yang menghambat debit luapan dengan mengubah bukaan tunggal menjadi ganda, serta membangun Tembok Penahan Tanah (TPT) di titik-titik rawan limpasan.
Dedi menginstruksikan agar pengerjaan fisik pengerukan manual sepanjang satu kilometer dieksekusi secara profesional menggunakan tenaga berpengalaman dengan sistem borongan terukur, bukan sekadar padat karya seremonial.
"Kalau hanya padat karya biasa, nanti pekerjaannya tidak ada tambahnya," ujar Dedi.
Ia menambahkan, seluruh aspek teknis mulai dari kebutuhan tenaga kerja, standar upah, mobilisasi alat berat, armada pengangkut, hingga penyiapan lokasi pembuangan material (disposal area), harus dikalkulasi presisi sejak awal.
Guna mencegah penyumbatan aliran air akibat limbah padat, pemerintah akan memasang penyekat sampah (trash rack) khusus untuk menghadang sampah kiriman dari wilayah Kota Bandung, didukung operasional alat berat mini, armada pengangkut, dan tempat pengolahan sampah terintegrasi.
Sementara untuk skema jangka menengah, Dedi memerintahkan penyusunan perencanaan sodetan sepanjang satu kilometer pada tahun 2027 guna mengalihkan arus air langsung ke sungai penerima tanpa melintasi permukiman padat.
"Sodetan yang ini dibikin saja rencana 2027. Jadi nanti tidak melalui permukiman," tutur Dedi.
Terkait penanganan warga terdampak banjir yang kehilangan tempat tinggal, Dedi memastikan pemerintah menyiapkan skema bantuan perbaikan rumah yang akuntabel, di mana dana stimulan ditransfer langsung ke rekening warga sementara pengerjaan fisik dibantu tim tukang profesional.
"Nanti kalau uangnya tetap masuk rekening mereka, tapi kita siapkan tukang yang mengerjakan. Jadi mereka tinggal bayar ke tukang," tutur Dedi.
Bupati Bandung Dadang Supriatna menyambut baik rencana kerja sama tersebut dan menggarisbawahi pentingnya penyelesaian masalah dari hulu sungai guna mereduksi dampak air kiriman ke Kota Bandung.
"Ini air di Kota Bandung kiriman akibat banjir Citarum. Solusi pertama setuju bikin danau di sekitar Sulaiman. Tapi tetap dari hulunya diselesaikan," kata Dadang menambahkan.
