NADIKABAR.COM — Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo diduga memberikan perintah sekaligus sebagai end user penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh. Suyudi juga mengungkap Sigit diduga menerima laporan harian hasil penyadapan dari Irjen Slamet Uliandi.
Sebagai informasi, ada empat orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal ini. Mereka ialah:
- Jenderal Listyo Sigit Prabowo- Irjen Eko Hadi Santoso- Irjen Slamet Uliandi- Ahrie Sonta (sudah dipecat Polri)
Suyudi mengatakan Listyo Sigit menentukan target penyadapan dan menyampaikannya secara lisan atau lewat WhatsApp kepada eks Kabagmon Polri Ahrie Sonta (AS). Perintah itu kemudian diteruskan kepada eks Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.
"Jenderal LSP, yang menjabat sebagai Kapolri pada periode kejadian, diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan atau melalui WhatsApp kepada Kabagmon AS, serta menjadi penerima hasil akhir atau end user penyadapan," katanya dalam rapat bersama Komisi III DPR di gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026).
Suyudi mengatakan Slamet Uliandi diduga memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan ilegal itu. Dia menyebut Slamet bisa memberi persetujuan karena menjabat Dewan Penasihat Monitoring Center Polri.
"SU, yang menjabat sebagai Kadiv TIK Polri pada periode 2021 sampai Oktober 2026, diduga sebagai Dewan Penasihat Monitoring Center Polri yang memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan," ujar Suyudi.
Dia mengatakan Slamet Uliandi juga diduga meneruskan laporan harian ke Sigit. Selain laporan harian, ada juga analisis hasil penyadapan yang diteruskan secara harian.
"Meneruskan laporan hasil penyadapan dari Kabagmon berupa laporan harian serta laporan analisis kepada Jenderal LSP," kata Suyudi.
