Putusan MK yang dimaksud merujuk pada putusan nomor 81/PUU-XXIII/2025 terkait revisi UU TNI (UU Nomor 3 Tahun 2025) pada 17 September 2025. Dalam amar putusannya, MK memaknai Pasal 22A UUD 1945 tata cara pembentukan undang- undang harus diatur secara khusus dalam undang-undang tersendiri.
Menurut Martin, RUU tersebut juga berbeda dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang selama ini menjadi acuan penyusunan undang-undang di DPR.
"Karena MK mengamanatkan agar pembentukan UU diatur dalam UU tersendiri, tidak diatur bersamaan dengan Peraturan Perundang-undangan (PP, Perda, dll)," ujar Martin saat dihubungi, Selasa (17/11).
Dalam rapat perdana 3 November, Ketua Baleg Bob Hasan menuturkan bahwa RUU tentang Tata Cara Pembentukan UU akan mengatur mekanisme fast-track atau kilat untuk menyusun undang-undang.
Namun, politikus Partai Gerindra itu menyebut proses kilat tersebut tak akan mengabaikan prosedur formil, termasuk unsur partisipasi bermakna.