"Bagaimana cara membuat undang- undang yang prosesnya dipercepat ya, tetapi tidak mengurangi unsur formil, makna formil maupun materiil terkait dengan syarat ya pembentukan undang- undang," katanya.

Sementara, Kepala Badan Keahlian DPR, Bayu Dwi Anggono menjelaskan RUU Pembentukan Undang-Undang akan terdiri dari 12 bab dan 92 pasal. Dia bilang, setelah disahkan, RUU tersebut akan menjadi acuan utama dasar penyusunan undang-undang.

Sementara, UU PPP hanya akan mengatur soal penyusunan peraturan di bawahnya. Oleh karena itu, RUU Pembentukan UU akan mengambil 21 pasal dari UU PPP, dan 71 pasal di antaranya materi baru.

"Tapi Undang-Undang PPP-nya tetap berlaku dalam rangka yang mengatur tata cara pembentukan peraturan di bawah undang-undang," ujar Bayu.