NADIKABAR.COM — 12 DPR masa sidang II 2026-2027 secara resmi menetapkan RUU tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang menjadi usul inisiatif DPR, Selasa (17/11).

RUU tersebut sebelumnya merupakan usul Badan Legislasi (Baleg) DPR yang telah beberapa kali dibahas dengan Badan Keahlian DPR di akhir masa reses DPR pada awal November lalu.

"Ini tiba saatnya kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah RUU tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang usul inisiatif Badan Legislasi DPR RI dapat disetujui menjadi undang-undang [usul inisiatif DPR]," ujar Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad selaku pimpinan Paripurna.

Ketua Baleg DPR Bob Hasan mengatakan, setelah menjadi usul inisiatif DPR, pihaknya akan menunggu pemerintah menyerahkan surat presiden (Surpres) dan daftar inventarisir masalah (DIM) untuk dibahas secara resmi.

Sementara, Wakil Ketua Baleg DPR dari NasDem, Martin Manurung menerangkan RUU tentang Tata Cara Pembentukan UU merupakan kumulatif terbuka berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), sehingga meski tak masuk dalam agenda Legislasi DPR, tetap bisa dibahas.

Putusan MK yang dimaksud merujuk pada putusan nomor 81/PUU-XXIII/2025 terkait revisi UU TNI (UU Nomor 3 Tahun 2025) pada 17 September 2025. Dalam amar putusannya, MK memaknai Pasal 22A UUD 1945 tata cara pembentukan undang- undang harus diatur secara khusus dalam undang-undang tersendiri.

Menurut Martin, RUU tersebut juga berbeda dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang selama ini menjadi acuan penyusunan undang-undang di DPR.

"Karena MK mengamanatkan agar pembentukan UU diatur dalam UU tersendiri, tidak diatur bersamaan dengan Peraturan Perundang-undangan (PP, Perda, dll)," ujar Martin saat dihubungi, Selasa (17/11).

Dalam rapat perdana 3 November, Ketua Baleg Bob Hasan menuturkan bahwa RUU tentang Tata Cara Pembentukan UU akan mengatur mekanisme fast-track atau kilat untuk menyusun undang-undang.

Namun, politikus Partai Gerindra itu menyebut proses kilat tersebut tak akan mengabaikan prosedur formil, termasuk unsur partisipasi bermakna.

"Bagaimana cara membuat undang- undang yang prosesnya dipercepat ya, tetapi tidak mengurangi unsur formil, makna formil maupun materiil terkait dengan syarat ya pembentukan undang- undang," katanya.

Sementara, Kepala Badan Keahlian DPR, Bayu Dwi Anggono menjelaskan RUU Pembentukan Undang-Undang akan terdiri dari 12 bab dan 92 pasal. Dia bilang, setelah disahkan, RUU tersebut akan menjadi acuan utama dasar penyusunan undang-undang.

Sementara, UU PPP hanya akan mengatur soal penyusunan peraturan di bawahnya. Oleh karena itu, RUU Pembentukan UU akan mengambil 21 pasal dari UU PPP, dan 71 pasal di antaranya materi baru.

"Tapi Undang-Undang PPP-nya tetap berlaku dalam rangka yang mengatur tata cara pembentukan peraturan di bawah undang-undang," ujar Bayu.