Jaksa Soroti Silmy Karim Serahkan Diri ke KPK: Tentu Ada Cerita di Baliknya

NADIKABAR.COM — Jaksa KPK menanggapi nota perlawanan mantan Wamen Imipas, Silmy Karim, soal tudingan operasi tangkap tangan (OTT) palsu agar dapat menjerat Silmy dalam kasus dugaan gratifikasi dan pemerasan izin tinggal terbatas bagi warga negara asing (WNA). Jaksa menyebut Silmy seharusnya blak-blakan menjelaskan keberadaannya saat OTT tersebut berlangsung.

"Dalam perlawanannya seharusnya terdakwa terlebih dahulu menceritakan keberadaan terdakwa pada saat ada bawahannya diamankan oleh penyidik KPK. Sedang ada di mana terdakwa, bersama siapa terdakwa, mengapa terdakwa menutup diri keberadaannya," kata jaksa saat menanggapi perlawanan Silmy Karim di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026).

Jaksa menilai Silmy juga seharusnya blak-blakan apakah ada yang menyuruh datang ke KPK. Jaksa menilai ada cerita di balik kedatangan Silmy ke KPK.

"Apakah ada yang menyuruh terdakwa datang ke gedung KPK, jika ada siapa yang menyuruh datang. Hal-hal tersebut itu seharusnya diceritakan secara lengkap dan tidak sepotong-sepotong seolah-olah terdakwa dengan kesadaran penuh mendatangi KPK, tentu ada cerita di balik itu," ujar jaksa.

Jaksa berpendapat bahwa keadaan tertangkap tangan bukan merupakan unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua. Jaksa menilai penuntutan perkara korupsi tidak mensyaratkan bahwa seseorang harus tertangkap ketika sedang melakukan tindak pidana.

"Ada atau tidaknya keadaan tertangkap tangan tidak menentukan terpenuhinya atau tidaknya unsur Pasal 12 huruf e maupun Pasal 12B besar Undang-Undang Tipikor. Penilaian terhadap sah atau tidaknya tindakan penangkapan atau upaya paksa apabila dipersoalkan harus didasarkan pada dokumen tindakan tersebut dan mekanisme pengujiannya yang disediakan hukum acara," tutur jaksa.

Jaksa mengaku akan membuktikan unsur tindak pidana yang diduga dilakukan Silmy dalam sidang pembuktian. Jaksa menilai ada atau tidaknya tindakan penangkapan merupakan persoalan hukum acara.

"Adapun persoalan mengenai proses kedatangan terdakwa ke gedung KPK maupun ada tidaknya tindakan penangkapan merupakan persoalan hukum acara yang harus dinilai berdasarkan fakta dan dokumen tindakan hukum yang bersangkutan," kata jaksa.

"Oleh karenanya, terdakwa tidak dapat mencampuradukkan persoalan mengenai keadaan tertangkap tangan dengan persoalan pembuktian unsur pidana yang menjadi dasar dakwaan," tambah jaksa.

Ditemui usai sidang, Silmy Karim mengatakan ia datang sendiri ke KPK pada 3 Juni 2026, malam. Namun, Silmy mengatakan kesan tertangkap tangan terus melekat padanya.

"Tidak pernah ada OTT, dan itu tidak sesuai dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor)," kata Silmy Karim.

Pengacara Silmy, Soleman B. Ponto menilai fokus perkara kini bergeser. Dia mengatakan sejak awal Silmy disebut terkena OTT.

"Kalau dari awal ini sudah belok dari tertangkap tangan belok pemerasan, nah habis pemerasan apa lagi nanti beloknya, kan? nanti kita lihat," kata Soleman.

Soleman mengatakan pihaknya siap membuktikan ada atau tidaknya pemerasan yang dilakukan Silmy dalam sidang pembuktian. Menurut Soleman, perkara ini dibingkai sebagai sebuah tangkap tangan.

"Yang dipersoalkan sekarang pemerasan. Nah mengenai pemerasan ya nanti kita tunggu bagaimana kita buktikan pemerasan itu ada apa tidak. Tapi yang jelas sejak awal bahwa klien kita dianggap tertangkap tangan. Tapi tadi kita sudah sampaikan tidak tertangkap tangan dan tidak dibantah tentang tertangkap tangan. Malah dibilang bahwa tidak tertangkap tangan tidak mengakibatkan perkara ini tidak dilanjutkan," tuturnya.

Pengacara Silmy lainnya, Abdul Gafur Sangaji menilai tanggapan jaksa atas perlawanan hanya mengulang surat dakwaan. Dia menegaskan unsur pemerasan dan gratifikasi yang didakwakan ke Silmy belum bisa dinyatakan terpenuhi karena belum memasuki pembuktian pokok perkara.

"Artinya jaksa saya lihat di sini jaksa mengalami kebimbangan, dalam arti dia menarik Rp 168 miliar sebagai satu rangkaian dari semua pungutan liar yang dilakukan oleh pelaku-pelaku lain, sementara dalam dakwaan Pak Silmy itu hanya Rp 1,2 miliar ya. Jadi kami melihat bahwa dengan dimasukannya Rp 168 miliar dalam dakwaan Pak Silmy, seolah-olah persepsi yang terbangunkan adalah Pak Silmy menjadi bagian daripada Rp 168 miliar," tutur Gafur.

"Nyatanya tadi jaksa mengakui bahwa bukan bagian dari Rl 168 miliar, hanya bagian dari Rp 1,2 miliar. Dan bagaimana cara menerimanya, bagaimana cara menyerahkannya, kemudian bagaimana proses pemerasannya, ah itu katanya akan dibuktikan dalam persidangan," tambah Gafur.

Dalam perkara ini, Silmy didakwa memeras pemohon dokumen keimigrasian terkait izin tinggal WNA total senilai Rp 168,9 miliar. Jaksa mengatakan Silmy menerima bagian Rp 1,2 miliar.

Jaksa mengatakan pemerasan dilakukan Silmy bersama-sama mantan Plt Dirjen Imigrasi 2024-2025 Saffar Muhammad Godam, mantan Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Jaya Saputra, mantan Kasubdit Alih Status Izin Tinggal di Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Tessar Bayu Setyaji, mantan Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal Bagus Bramantyo, mantan Ketua Tim Alih Status ITAS Juniadi Sri Priambudi, serta mantan Staf Subdit Izin Tinggal Gusti Benardiansyah.

"Memaksa seseorang yaitu memaksa dengan cara mempersulit atau memperlambat proses penerbitan atau tidak menerbitkan dokumen kepada pemohon surat atau dokumen keimigrasian, berupa izin tinggal kunjungan, izin tinggal kunjungan dalam keadaan terpaksa, izin tinggal kunjungan dalam keadaan darurat, izin tinggal terbatas atau Itas, izin tinggal tetap atau Itap, dan termasuk perubahan administrasi alih status, altus," kata jaksa KPK saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (29/10).

Jaksa mengatakan perbuatan ini juga memperkaya orang lain, yakni memperkaya mantan Plt Dirjen Imigrasi 2024-2025 Saffar Muhammad Godam senilai Rp 500 juta. Lalu, memperkaya mantan Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Jaya Saputra senilai Rp 6.532.584.769.

Kemudian, memperkaya mantan Kasubdit Alih Status Izin Tinggal di Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Tessar Bayu Setyaji senilai Rp 2.881.871.025, mantan Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal Bagus Bramantyo senilai Rp 4.245.542.862. Lalu, memperkaya mantan Ketua Tim Alih Status ITAS Juniadi Sri Priambudi senilai Rp 16.307.366.374 dan mantan Staf Subdit Izin Tinggal Gusti Benardiansyah senilai Rp 50.965.111.560.

"Serta para pemohon dokumen keimigrasian atau pemohon alih status lainnya, agar bersedia memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi diri sendiri di luar dari kehendaknya, yaitu memberikan uang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 168.972.869.901," ujar jaksa.

Selain itu, Silmy juga didakwa menerima gratifikasi senilai Rp 33.941.119.000 (33,9 miliar). Jaksa mengatakan gratifikasi itu terdiri atas uang sejumlah Rp 2,5 miliar dan saham pada beberapa perusahaan sekuritas atas nama Silmy sebesar Rp 31,3 miliar.

"Telah melakukan perbarengan beberapa tindak pidana yang harus dipandang sebagai Tindak Pidana yang berdiri sendiri, menerima gratifikasi, yaitu Terdakwa Silmy Karim baik secara langsung maupun tidak langsung, telah menerima uang yang seluruhnya berjumlah Rp 2.560.000.000 dan berupa saham pada beberapa perusahaan sekuritas atas nama terdakwa Silmy Karim dengan nilai sebesar Rp 31.381.119.000," kata jaksa.

Jaksa mendakwa Silmy Karim melanggar Pasal 12 huruf e atau Pasal 12B juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 20 huruf c juncto Pasal 127 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.