Karena itu, membandingkan rasio pajak ASEAN dengan kawasan Asia lainnya tanpa menguraikan perbedaan struktural tersebut berisiko menghasilkan diagnosis yang terlalu sederhana.

Indonesia, misalnya, memiliki karakteristik ekonomi yang tidak sepenuhnya sama dengan negara-negara ASEAN lainnya. Struktur penerimaan negara juga tidak hanya bertumpu pada pajak, tetapi mencakup penerimaan negara bukan pajak, termasuk yang berasal dari pengelolaan sumber daya alam. Sementara itu, kebutuhan belanja negara mencakup pembangunan infrastruktur, perlindungan sosial, pendidikan, kesehatan, subsidi, serta berbagai program untuk memperkuat kapasitas produksi nasional.

Artinya, rendahnya rasio pajak memang perlu menjadi perhatian, tetapi penilaiannya harus disertai pemeriksaan terhadap sumber penerimaan, kualitas belanja, kemampuan ekonomi menghasilkan nilai tambah, dan efektivitas institusi negara.