NADIKABAR.COM β€” Pernyataan Managing Director International Monetary Fund (IMF), Kristalina Georgieva, pada KTT ASEAN ke-49 di Manila terkait rendahnya rasio pajak negara-negara ASEAN perlu mendapat perhatian serius.

​Georgieva mencatat rasio pajak ASEAN berada di kisaran 12% terhadap produk domestik bruto (PDB), tertinggal dibandingkan kawasan Asia lainnya yang mencapai sekitar 15%. Atas dasar itu, IMF mendorong negara-negara ASEAN memperkuat penerimaan pajak guna meningkatkan ketahanan fiskal di tengah tekanan ekonomi global.

​Secara umum, penguatan penerimaan negara memang krusial agar pemerintah memiliki ruang fiskal yang memadai untuk membiayai pembangunan, menjaga stabilitas ekonomi, dan merespons guncangan eksternal. Namun, rekomendasi tersebut perlu ditempatkan dalam konteks yang lebih luas. Mengingat karakteristik persoalan fiskal tiap negara berbeda, indikator dan resep kebijakan yang bersifat seragam belum tentu menjadi solusi yang tepat bagi semua negara.

Bagi Indonesia, persoalannya tidak berhenti pada seberapa besar rasio pajak yang harus dicapai. Hal yang lebih mendasar adalah bagaimana meningkatkan kemampuan negara menghimpun penerimaan tanpa menghambat aktivitas ekonomi produktif, memperlebar ketimpangan, atau melemahkan daya beli masyarakat.

Rasio pajak rendah bukan diagnosis yang lengkap

Rasio pajak merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur kemampuan negara menghimpun penerimaan dari kegiatan ekonomi. Namun, indikator ini tidak dapat berdiri sendiri sebagai ukuran kapasitas fiskal maupun kualitas pengelolaan ekonomi suatu negara.

Perbedaan rasio pajak antarnegara dapat dipengaruhi oleh struktur ekonomi, komposisi sektor formal dan informal, tingkat pendapatan masyarakat, basis produksi, karakteristik sumber daya alam, serta kemampuan administrasi perpajakan. Negara dengan sektor formal yang dominan dan basis ekonomi yang luas memiliki kondisi berbeda dengan negara yang masih menghadapi persoalan informalitas, ketimpangan produktivitas, dan konsentrasi kegiatan ekonomi pada sektor tertentu.

Karena itu, membandingkan rasio pajak ASEAN dengan kawasan Asia lainnya tanpa menguraikan perbedaan struktural tersebut berisiko menghasilkan diagnosis yang terlalu sederhana.

Indonesia, misalnya, memiliki karakteristik ekonomi yang tidak sepenuhnya sama dengan negara-negara ASEAN lainnya. Struktur penerimaan negara juga tidak hanya bertumpu pada pajak, tetapi mencakup penerimaan negara bukan pajak, termasuk yang berasal dari pengelolaan sumber daya alam. Sementara itu, kebutuhan belanja negara mencakup pembangunan infrastruktur, perlindungan sosial, pendidikan, kesehatan, subsidi, serta berbagai program untuk memperkuat kapasitas produksi nasional.

Artinya, rendahnya rasio pajak memang perlu menjadi perhatian, tetapi penilaiannya harus disertai pemeriksaan terhadap sumber penerimaan, kualitas belanja, kemampuan ekonomi menghasilkan nilai tambah, dan efektivitas institusi negara.