NADIKABAR.COM — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat literasi dan edukasi keuangan masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), termasuk Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah. Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat sekaligus mendorong akses terhadap produk dan layanan jasa keuangan.
Letak geografis sebagai wilayah kepulauan membuat akses menuju Kabupaten Banggai Kepulauan membutuhkan waktu dan moda transportasi khusus. Dari Kabupaten Banggai yang berada di daratan utama Pulau Sulawesi, perjalanan menuju Kabupaten Banggai Kepulauan membutuhkan waktu sekitar satu jam menggunakan speed boat atau sekitar empat jam dengan kapal feri. Tantangan akses juga dirasakan di dalam wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan karena jarak antardesa cukup berjauhan dan masyarakat perlu menempuh perjalanan darat untuk menjangkau sejumlah wilayah.
Kondisi geografis tersebut turut menjadi tantangan dalam meningkatkan literasi dan akses keuangan masyarakat. Bupati Banggai Kepulauan, Rusli Moidady, mengatakan luas wilayah dan jarak antardesa turut memengaruhi tingkat literasi masyarakat serta cara mereka mengelola keuangan.
"Banggai Kepulauan ini memiliki luas wilayah kurang lebih 6.700 km², di mana dua pertiganya adalah lautan. Jarak antara satu desa dengan desa lainnya pun cukup berjauhan. Kondisi geografis ini tentunya mempengaruhi tingkat literasi masyarakat dan cara mereka mengelola keuangan," ujar Rusli di Desa Luk Panenteng, Kabupaten Banggai Kepulauan, Senin (21/9/2026).
Perkuat Edukasi dan Ekosistem Keuangan Inklusif
Bersama OJK Provinsi Sulawesi Tengah, Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan terus bersinergi meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan Edukasi Keuangan dan Prainkubasi Keuangan Masyarakat Desa Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) di Desa Luk Panenteng, Kabupaten Banggai Kepulauan, Senin (21/9/2026).
Rusli mengatakan pemerintah daerah telah beberapa kali melakukan sosialisasi dan edukasi keuangan, khususnya kepada masyarakat di desa yang berada jauh dari pusat ibu kota. Pemerintah daerah juga mendorong penyediaan fasilitas yang dapat memudahkan masyarakat melakukan transaksi dan mengakses layanan keuangan.
"Kolaborasi selama ini sudah banyak dilakukan, terutama melalui sosialisasi dan edukasi. Selain itu, ada juga bantuan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan agar masyarakat lebih mudah melakukan transaksi ataupun mengakses layanan keuangan," paparnya.
