NADIKABAR.COM — Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, meminta seluruh pemerintah kabupaten/kota memantapkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Kesiapan personel dan peralatan, juga koordinasi lintas instansi, harus dipastikan sejak dini supaya penanganan berjalan cepat saat bencana terjadi.

Permintaan itu ia sampaikan saat memimpin Apel Siaga Bencana Hidrometeorologi Provinsi Jawa Tengah 2026-2027 di halaman Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kamis (19/11). Turut hadfir Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, jajaran Forkopimda, dan berbagai unsur penanggulangan bencana.

Luthfi menilai respons cepat menjadi hal terpenting dalam penanggulangan bencana. Karena itu, TNI, Polri, pemerintah daerah, BPBD, Basarnas, PMI, hingga masyarakat harus mampu bergerak secara terkoordinasi.

"Yang paling penting adalah quick response (respon cepat). Quick response itu apa? Kecepatan penanganan awal pada saat bencana," tegasnya dalam keterangan tertulis, Kamis (19/11).

Menurut dia, penanggulangan bencana membutuhkan kolaborasi banyak pihak, meliputi penyelamatan warga, pengerahan personel, logistik dan dapur umum, pelayanan kesehatan, serta penanganan infrastruktur. Setiap instansi pun harus memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Luthfi juga meminta pemerintah kabupaten/kota, terutama yang wilayahnya berisiko bencana, segera menindaklanjuti kesiapsiagaan itu hingga tingkat desa. Bupati dan wali kota harus siap mengambil langkah awal penanganan di daerahnya, dengan dukungan pemerintah provinsi dan instansi terkait.

"Ini tidak hanya dilakukan provinsi, seluruh kabupaten/kota tadi sudah saya sampaikan untuk dilaksanakan. Sehingga ketika sewaktu-waktu terjadi bencana, semuanya sudah siap," ucap dia.

Apel tersebut menjadi langkah antisipasi menghadapi musim penghujan. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memperkirakan puncak musim hujan terjadi pada Februari 2027.

Pengecekan kondisi peralatan serta kesiapan operasional dan personel pun perlu dilakukan. Dengan begitu, seluruh unsur bisa langsung bergerak ketika situasi darurat datang.

Di samping kesiapan aparatur, Luthfi mengingatkan pentingnya edukasi dan sistem peringatan dini bagi masyarakat. Informasi potensi bencana harus cepat sampai ke warga, termasuk lewat media sosial, supaya mereka memahami risiko dan langkah penyelamatan yang perlu dilakukan.

"Jadi namanya bencana itu biasanya bisa dimitigasi dengan adanya woro-woro atau peringatan dini. Ini penting agar keselamatan jiwa dan harta itu bisa ditanggulangi," katanya.

Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) BPBD Provinsi Jawa Tengah, Bergas Catursasi Penanggungan, menambahkan sejumlah hal mulai disiapkan menghadapi musim penghujan.

Sumber daya manusia dan alat yang tepat guna masuk di dalamnya, begitu pula semangat gotong royong untuk saling membantu saat bencana terjadi. Pada musim penghujan, lanjut dia, daerah dataran tinggi rawan longsor, sedangkan dataran rendah menghadapi ancaman banjir.

Sebagai informasi, apel diikuti sekitar 250 personel perwakilan TNI, Polri, BPBD, Basarnas, PMI, perangkat daerah, dan organisasi relawan. Peralatan penanggulangan bencana turut disiapkan: kendaraan penyelamatan, ambulans, perahu evakuasi, pompa air, ekskavator, kendaraan dapur umum, dan perlengkapan pendukung lainnya.