Setelahnya, karier politik Gibran pun semakin moncer. Baru sekitar dua tahun delapan bulan menjabat wali kota, namanya muncul sebagai kandidat pendamping Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024.
Semua itu tak lepas dari kontroversi Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait pasal syarat usia capres-cawapres. Saat itu MK dipimpin Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi. Atau, dengan kata lain, Anwar adalah paman Gibran.
Inti putusan yang dibacakan 16 Oktober 2023 itu mengubah syarat usia minimal calon presiden dan wakil presiden menjadi minimal 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk kepala daerah.
Putusan itu kemudian jadi pembuka jalan Gibran--yang saat itu masih berusia 36 dan sedang menjabat Walkot Solo--untuk mendaftar jadi calon di Pilpres 2024. Belakangan akibat putusan itu, Anwar Usman dijatuhi sanksi etik dan dicopot dari kursi Ketua MK oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).
Pada 22 Oktober 2023, Prabowo yang masih menteri Jokowi resmi mengumumkan Gibran sebagai calon wakil presiden yang akan mendampinginya pada Pilpres 2024.
Meski diterpa tengah polemik, Gibran tetap melaju sebagai cawapres Prabowo. Pasangan Prabowo-Gibran pun kemudian berhasil menang pada Pilpres 2024.
Kemenangan Prabowo-Gibran mengantarkan Gibran ke posisi politik tertinggi yang pernah diraihnya. Pada 20 Oktober 2024, ia resmi dilantik menjadi Wakil Presiden RI periode 2024-2029 untuk mendampingi Prabowo. Sebagai catatan, itu adalah kali pertama Prabowo menang Pilpres setelah kalah dua kali dari Jokowi pada 2014-2019, dan kalah pada 2004 saat jadi cawapres yang mendampingi Megawati Soekarnoputri.
Saat dilantik, Gibran berusia 37 tahun. Ia pun tercatat sebagai wakil presiden termuda dalam sejarah Indonesia.
Perjalanan dari pengusaha kuliner menjadi orang nomor dua di Indonesia hanya membutuhkan waktu sekitar lima tahun sejak Gibran pertama kali mendaftarkan diri sebagai kader PDIP.
Namun, kontroversi kembali menghampiri Gibran. Polemik terkait latar belakang pendidikan Gibran yang digunakan sebagai syarat ikut Pilpres 2024 ternyata menjadi sorotan publik.
Persoalan itu kemudian berkembang menjadi gugatan hukum. Dalam putusan pada 6 Oktober 2026, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah atau gelar dari luar negeri yang dapat dijadikan dasar untuk menyatakan dirinya telah menyelesaikan pendidikan setingkat SMA.
Meski demikian, MK menolak permohonan pembatalan hasil Pilpres 2024 karena para pemohon dinilai tidak memiliki kedudukan hukum. Pengadilan juga menyatakan perkara tersebut tidak lagi tepat diperiksa melalui mekanisme sengketa hasil pemilu setelah pasangan terpilih dilantik.
Tak berhenti di situ, pada 30 Oktober 2026, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi yang diajukan HM Subhan terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran.
Melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026, MA menyatakan surat keterangan yang digunakan Gibran untuk memenuhi persyaratan pencalonan Pilpres 2024 tidak sah dan batal demi hukum.
Dalam putusannya, MA juga memerintahkan pejabat terkait di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk mencabut surat tersebut.
Putusan MK dan MA itu lantas memicu desakan sejumlah anggota DPR agar status Gibran sebagai wakil presiden dipersoalkan melalui mekanisme politik di parlemen.
Setidaknya ada 120 anggota DPR meneken penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti persoalan tersebut. Langkah tersebut membuka kemungkinan proses politik yang dapat berujung pada pemakzulan apabila memenuhi persyaratan konstitusional.
Di tengah tekanan politik dan persoalan hukum tersebut, Gibran lantas mengambil keputusan untuk mengakhiri perjalanan sebagai wakil presiden sebelum masa jabatannya selesai.
Dan, pada Kamis (12/11), dia resmi menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR di Kompleks Parlemen, Jakarta. Surat pengunduran diri juga ditembuskannya ke Prabowo selaku presiden.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki mobil saat meninggalkan Kompleks Parlemen di Jakarta, Kamis (12/11/2026). (ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto)
Setelah lebih banyak diam seribu bahasa saat diberondong pertanyaan wartawan dalam perjalanannya dari Istana Negara-MPR-Istana Wapres, Gibran baru menyampaikan pernyataan resminya lewat rekaman video yang juga diunggah di saluran Youtube Wakil Presiden RI, Kamis petang.
