Dalam video berdurasi 6 menit 53 detik tersebut, Gibran membicarakan soal tawaran Presiden RI Prabowo Subianto hingga alasan di balik keputusannya untuk mundur.
Ia menegaskan, keputusannya untuk mundur tidak berkaitan dengan persoalan ijazah. Ia mengaku bahwa seluruh dokumen pendidikannya sudah lengkap dan telah diserahkan kepada pengadilan.
"Saya berharap ke depan tidak ada hal seperti ini lagi. Karena demokrasi perlu ditata lebih baik. Administrasi pemerintah juga harus bisa semakin memberi kepastian." terangnya.
Sementara itu, berbeda dengan pernyataan Gibran, Prabowo mengaku alasan koleganya itu mundur dari kursi wapres karena terkait persoalan pemenuhan persyaratan pendidikan. Dia juga menyinggung soal perbedaan sistem pendidikan sejumlah negara dan Indonesia.
Hal itu diungkap Prabowo lewat unggahan akun Instagram pribadinya @prabowo pada Kamis (12/11).
"Keputusan ini diambil berkaitan dengan adanya perbedaan sistem pendidikan luar negeri dengan sistem pendidikan di Indonesia," tulisnya.
Secara lebih lanjut, pernyataan tersebut juga mengatakan bahwa keputusan Gibran untuk mundur merujuk pada putusan hukum. Dalam hal ini, Prabowo merujuk pada putusan yang menyatakan adanya ketidaksesuaian pemenuhan persyaratan pendidikan Gibran dengan konstitusi di Indonesia.
"Serta merujuk pada putusan hukum yang menyatakan adanya ketidaksesuaian atau kekurangan dalam pemenuhan persyaratan pada sistem konstitusional kita," lanjutnya.
Sebelumnya Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan dalam surat pengunduran diri yang disampaikan ke lembaga tinggi negara itu, Gibran tak memberikan penjelasan mendetail soal alasan minta resign.
Sebelumnya polemik keabsahan ijazah atau dokumen setara tamat pendidikan SMA sederajat Gibran menyeruak setelah putusan MK atas permohonan Denny Indrayana dkk.
Meskipun MK memutuskan 'Tidak Dapat Terima' permohonan Denny dkk terkait legal standing, mahkamah menyatakan selama persidangan tak ditemukan atau dibuktikan ijazah atau dokumen setara tamat pendidikan SMA sederajat Gibran.
Belakangan, MA mengabulkan kasasi yang diajukan Subhan dengan menyatakan Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan Pendidikan yang dipakai Gibran untuk mendaftar sebagai calon di Pilpres 2024 adalah 'Batal'.
Mengutip dari laman direktori putusan MA, Selasa (10/11), dalam pertimbangan kasasi yang diajukan penggugat M Subhan itu ternyata mengutip pula putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ijazah Gibran.
Putusan nomor 742/K/TUN/2026 tanggal 30 Oktober 2026 atas permohonan Subhan lawan Dirjen Dikdasmen menyatakan, "1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan batal Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9149/D.D1/KS/2019, tanggal 6 Agustus 2019."
"3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9149/D.D1/KS/2019, tanggal 6 Agustus 2019," sambung putusan itu.
Atas dasar putusan mahkamah itu,Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) resmi mencabut surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran.
Pencabutan surat keterangan itu tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 206 Tahun 2026 tentang Pencabutan Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah KementerianKementerian Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Nomor 9149/D.D1/KS/2019.
Dalam diktum kesatu keputusan tersebut disampaikan bahwa surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran telah dicabut.
"Mencabut Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tanggal 6 Agustus 2019," demikian tertulis dalam diktum kesatu.
Kemudian pada diktum kedua disampaikan bahwa Kemendikdasmen telah menarik surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran.
"Menyatakan menarik Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tanggal 6 Agustus 2019 yang berada pada pihak yang dituju atau pihak lainnya, serta menyatakannya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (asas erga omnes)," ujarnya.
