Menko Airlangga juga menekankan bahwa OECD memberikan perhatian besar terhadap efektivitas implementasi kebijakan.

Oleh karena itu, kata Airlangga, proses aksesi tidak hanya melibatkan K/L, tetapi juga membutuhkan partisipasi dari pemangku kepentingan non-pemerintah, termasuk dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan berbagai kelompok masyarakat lainnya.

Airlangga juga telah menggelar Rapat Koordinasi Tim Nasional Aksesi Indonesia ke OECD di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (9/11), untuk mempersiapkan kunjungan Sekretaris Jenderal OECD ke Indonesia.