Jelang kunjungan Sekjen OECD, Airlangga minta K/L percepat reformasi

NADIKABAR.COM — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta kementerian/lembaga (K/L) mempercepat proses penyelarasan kebijakan jelang kunjungan Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann yang dijadwalkan berkunjung ke Indonesia pada 25 November 2026.

“Keberhasilan aksesi OECD pada akhirnya akan sangat ditentukan oleh kualitas implementasi dan tingkat partisipasi seluruh pemangku kepentingan. Karena itu, kami terus mendorong keterlibatan aktif parlemen atau DPR dalam proses penyelarasan kebijakan sesuai rekomendasi OECD,” kata Airlangga dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Saat ini, Indonesia telah memasuki tahap Technical Review atau peninjauan teknis yang telah dimulai sejak September 2025.

Pembahasan telah dimulai pada 24 dari 25 bidang aksesi, yang mencerminkan komitmen kuat Indonesia dalam menjalankan proses ini secara komprehensif dan terukur, kata Airlangga.

Dalam proses tersebut, berbagai sektor strategis menjadi fokus pembahasan, antara lain, tata kelola regulasi, tata kelola publik, tata kelola perusahaan, investasi, statistik, persaingan usaha serta pemberantasan korupsi.

Ia menjelaskan, tahapan Technical Review mencakup pengumpulan informasi melalui pengisian kuesioner, diskusi tatap muka dalam fact finding mission yang kemudian ditindaklanjuti dengan diskusi awal dengan komite-komite OECD, hingga diskusi teknis yang akan menghasilkan Chair’s Letter yang memuat hasil review atas kebijakan Indonesia.

Pemerintah menargetkan keseluruhan proses aksesi dapat diselesaikan pada 2028.

Selama periode tersebut, Indonesia akan terus melakukan penyempurnaan regulasi dan tata kelola nasional agar selaras dengan instrumen hukum OECD serta mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menko Airlangga juga menekankan bahwa OECD memberikan perhatian besar terhadap efektivitas implementasi kebijakan.

Oleh karena itu, kata Airlangga, proses aksesi tidak hanya melibatkan K/L, tetapi juga membutuhkan partisipasi dari pemangku kepentingan non-pemerintah, termasuk dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan berbagai kelompok masyarakat lainnya.

Airlangga juga telah menggelar Rapat Koordinasi Tim Nasional Aksesi Indonesia ke OECD di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (9/11), untuk mempersiapkan kunjungan Sekretaris Jenderal OECD ke Indonesia.