NADIKABAR.COM — Pemerintah Jepang berencana membentuk tim ahli keamanan siber dari sektor publik dan swasta untuk membantu perusahaan menangani serangan digital, di tengah maraknya kebocoran data pribadi.
Sumber pemerintah mengatakan rencana tersebut merupakan bagian dari paket langkah darurat yang diperkirakan rampung paling cepat pada Jumat. Paket itu juga mencakup pemanfaatan kecerdasan artifisial (AI) untuk mendeteksi kerentanan sistem keamanan.
Rancangan kebijakan tersebut juga meminta perusahaan meninjau kembali data pribadi yang perlu disimpan atau dihapus berdasarkan kebutuhan.
Pemerintah Jepang berencana memperluas kerja sama dengan perusahaan teknologi informasi (TI) luar negeri dan pengembang sistem AI canggih.
Langkah itu bertujuan mempercepat perolehan informasi mengenai serangan siber dan mencegah ancaman serupa.
Dalam kasus yang berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap keamanan nasional, pemerintah dapat mengirimkan tim bantuan yang terdiri atas pejabat Kantor Keamanan Siber Nasional, Badan Kepolisian Nasional, dan Kementerian Pertahanan.
Menurut sumber tersebut, pemerintah akan memanfaatkan berbagai cara yang tersedia, termasuk langkah "pertahanan siber aktif", untuk mengakses secara proaktif server yang digunakan pelaku serangan dan menetralisasi ancaman.
Dalam rapat tingkat menteri mengenai keamanan siber pada akhir Oktober, Perdana Menteri Sanae Takaichi mengatakan pemerintahannya akan menyusun paket langkah darurat untuk menangani kebocoran data pribadi perusahaan akibat akses tanpa izin.
Kepala Sekretaris Kabinet Minoru Kihara mengatakan dalam konferensi pers pada Kamis bahwa paket tersebut akan menjadi titik awal bagi Jepang untuk membangun masyarakat dengan "ketahanan siber kelas dunia".
Dengan demikian, jika serangan terjadi, dampaknya dapat ditangani dengan cepat melalui bantuan yang segera diberikan, kata Kihara.
Penerjemah: Yoanita Hastryka Djohan
